VOICEIndonesia.co, Jakarta – Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengatakan butuh kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk mencapai penurunan angka kemiskinan.
Dia menjelaskan pemerintah telah menempuh langkah untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Untuk mewujudkan hal itu, masih dibutuhkan political will dari pemerintah, meski sesungguhnya pemerintah sudah berusaha keras menurunkan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Sukaryo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (01/10/2024).
Dilansir dari ANTARA, kependudukan dan kemiskinan sejak lama menjadi isu besar yang menjadi perhatian pemerintah. Namun, menurut Sukaryo, menjadikan isu tersebut sebagai prioritas pada pemerintahan berikutnya bergantung kepada kemauan politik pada pemerintahan tersebut.
Baca Juga: Menaker Ida luncurkan buku hasil capaian kinerja
Ia mendorong kemiskinan menjadi isu yang diprioritaskan untuk segera ditangani dengan lebih fokus. Ia menerangkan, BKKBN juga terus berupaya mempersiapkan kebijakan strategis baru untuk mengatasi persoalan tersebut.
“BKKBN sendiri sebagai lembaga, patuh melaksanakan UU dan kebijakan yang disepakati oleh pemerintah saat ini. BKKBN akan menjalankan fungsi yang dimandatkan,” ujarnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari empat persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade terakhir.
“Kemiskinan ekstrem yang terakhir per tahun 2023 itu kan sudah turun. Sebelumnya empat persen, pada 10 tahun terakhir itu mengalami penurunan, yang terakhir 0,8 persen,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Kemenlu sosialisasikan Kartu Diaspora ke WNI di Shanghai
Dalam kesempatan itu Menko PMK mengungkapkan adanya penurunan jumlah kelas menengah dengan pergeseran dari kelas menengah menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah.
“Kelas menengah kan berkurang, menurut Badan Pusat Statistik, dan itu kan diperkirakan diduga kuat bukan naik kelas, tapi turun ke aspiring middle class atau calon kelas menengah,” kata Menko Muhadjir Effendy.
Meskipun penurunan ini mencerminkan tantangan dalam pemulihan ekonomi, Menko PMK menegaskan bahwa penanganan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif, dengan angka kemiskinan total menurun dari 9,8 persen menjadi 9,03 persen.*
