VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengawal hak dan kesejahteraan buruh melalui cara-cara konstruktif.
Ia menekankan bahwa perjuangan buruh harus tetap berjalan dalam koridor tertib agar tidak menimbulkan distorsi terhadap iklim usaha.
“Pesan yang disuarakan buruh harus tersampaikan tanpa mengganggu kenyamanan dunia usaha,” ujarnya saat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Baca Juga: Pemerintah Didesak Audit Seluruh Perizinan Hutan Usai Tragedi Banjir di Sumatera
Dalam kesempatan itu, Sigit sekaligus ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
“Pada acara Rapimnas saya ditunjuk sebagai Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Sigit dalam sambutannya.
Sebelum menerima penunjukan tersebut, Sigit menegaskan dirinya mengajukan satu syarat penting: tidak boleh ada aturan yang dilanggar, baik dari regulasi sebagai pejabat negara maupun AD/ART organisasi.
Setelah memastikan tidak ada pelanggaran, ia menyatakan kesediaannya.
“Karena kecintaan saya kepada rekan-rekan buruh, saya bersedia,” katanya.
Baca Juga: KPK Dalami Celah Korupsi di Kemnaker 2015-2017
Sigit juga menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri, yang menurutnya akan diperkuat untuk menangani sengketa industrial antara buruh dan pengusaha secara lebih efektif serta memastikan keadilan bagi para pihak.
Ia menyebut Polri akan terus mencarikan solusi bagi buruh yang terdampak PHK untuk memperoleh lapangan kerja baru.
Selain itu, Polri disebut siap menjadi fasilitator antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan stabilitas iklim industri serta kamtibmas.
“Semua yang diperjuangkan harus berjalan dengan baik. Iklim industri dan usaha tetap terjaga, begitu pula keamanan,” tegasnya.
