VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dengan memperkuat kolaborasi bersama dunia usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam Luncheon Meeting bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Kami terbuka untuk usulan-usulan terhadap kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja dan memberi kesempatan bagi masyarakat,” ujar Airlangga.
Baca Juga: KDEI Taipei Dorong Skema SP2T untuk Percepat Penempatan PMI di Taiwan
Dalam forum tersebut, pemerintah dan pelaku usaha membahas kondisi ekonomi terkini sekaligus peluang kolaborasi.
Menko Airlangga mengapresiasi dunia usaha yang tetap optimistis di tengah dinamika politik dan ekonomi, serta menegaskan perlunya pertumbuhan inklusif.
Sejumlah program strategis dipaparkan, antara lain revitalisasi industri padat karya, stimulus pariwisata, dukungan perumahan rakyat lewat FLPP dan KUR, program makan bergizi gratis, subsidi upah, hingga perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani.
Pemerintah juga mengusulkan program magang industri enam bulan dengan honorarium untuk lulusan baru.
Di sektor lain, pemerintah mendorong pengembangan pariwisata seiring pembukaan bandara internasional baru, serta akselerasi transformasi digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan yang diproyeksikan mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
“Untuk data labeling saja membutuhkan 10 ribu tenaga kerja,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah mempercepat Proyek Strategis Nasional termasuk pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi pesisir dari dampak perubahan iklim.
Baca Juga: ABK Indonesia di Taiwan Keluhkan Pungutan Tambahan Hingga Rp10 Juta
Di ranah global, Indonesia menargetkan penandatanganan IEU-CEPA pada 23 September 2025, melanjutkan perundingan perdagangan dengan AS, serta mencatat kemenangan di WTO dalam sengketa biodiesel dan nikel.
Airlangga menekankan bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat tercapai melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pemerintah akan memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, serta menjaga stabilitas makro agar iklim usaha semakin kondusif,” tegasnya.
Turut hadir Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie, jajaran Kemenko Perekonomian, serta anggota dan pimpinan asosiasi Kadin Indonesia.
