100 Koperasi Merah Putih Jadi Model Percontohan Ekonomi Desa Berkelanjutan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Sebanyak 100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih siap diluncurkan sebagai model percontohan program pemberdayaan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi pemerintah. Peluncuran resmi itu akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi-koperasi ini dipilih karena telah memenuhi syarat operasional dan legalitas, meskipun secara keseluruhan terdapat lebih dari 500 koperasi yang telah berbadan hukum. “Sudah lebih dari 100 koperasi yang mendaftar dan memenuhi persyaratan. Tapi kita masih minta agar tiap kabupaten bisa menghadirkan satu koperasi, meski belum sempurna tidak apa-apa,” kata Zulhas di Jakarta, Senin (7/7/2025). Zulhas menjelaskan, pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi aktif sampai akhir tahun ini. Koperasi-koperasi yang belum lengkap persyaratannya diberi waktu untuk menyempurnakan dokumen dan kesiapan operasional secara bertahap. Ia menegaskan bahwa model pengembangan koperasi yang dilakukan saat ini tidak lagi bersifat seremonial, melainkan berbasis pada usaha nyata. Skema pembiayaan koperasi juga dirancang tanpa menggunakan dana APBN. Setiap koperasi nantinya akan memperoleh plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dari sumber-sumber pembiayaan seperti bank anggota Himbara (BNI, BRI, Mandiri), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah, maupun koperasi simpan pinjam. “Kita bentuk dengan cara yang benar. Usahanya dibangun dulu, baru pembiayaannya. Jadi Rp3 miliar itu bukan hibah, tapi pinjaman,” tegas Zulhas. Koperasi Merah Putih akan menjalankan berbagai unit usaha strategis sesuai kebutuhan desa, seperti gerai sembako, apotek, unit simpan pinjam, klinik desa, cold storage, hingga layanan logistik. Pemerintah juga memastikan akses ke layanan perbankan lewat kerja sama dengan Himbara melalui jaringan seperti BRI Link, BNI Link, dan Mandiri. Melalui peluncuran koperasi ini, pemerintah berharap dapat memperkuat struktur ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja di desa, dan membangun model bisnis kolektif yang mandiri dan berkelanjutan.