VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum tahun 2029, sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Kerja Maraton Dua Bulan Tata Sektor Pertambangan
“Bapak Presiden sudah menargetkan dalam RPJMN, tahun 2029 masalah sampah harus selesai. Karena itu, berbagai strategi telah kami susun, baik dari sisi hulu maupun hilir,” ujar Hanif kepada media usai rapat.
Menurut Hanif, pendekatan yang digunakan mencakup skema pengelolaan dari hulu seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Sementara dari sisi hilir, strategi yang diambil antara lain melalui pengembangan teknologi Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF).
Presiden Prabowo juga meminta agar koordinasi pusat-daerah diperkuat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Pak Presiden sudah mengarahkan agar kami bersama Mendagri segera berdiskusi dan menyiapkan langkah-langkah penyelesaian yang lebih konkret,” tambah Hanif.
Baca Juga: Wamen P2MI Harap KUR Pekerja Migran Dapat Perluas Akses Permodalan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan, terutama sampah yang kini menjadi persoalan serius di banyak daerah.
Pemerintah pun telah mengidentifikasi 33 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan dikonversi menjadi fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.
“Itulah yang akan dikembangkan dengan mekanisme Waste to Energy, di mana sampah akan diubah menjadi energi. Peran Danantara sangat strategis dalam proyek ini,” kata Tito.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, memastikan kesiapan pihaknya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek Waste to Energy di berbagai daerah. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan tetap harus mengikuti kriteria teknis dan lingkungan yang telah ditetapkan.
“Kami tidak akan bergerak sendiri. Kami akan mengajak sektor swasta untuk ikut berinvestasi bersama Danantara dalam proyek Waste to Energy ini,” ujar Rosan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penanganan sampah di Indonesia dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan.
