Bekasi,akuupdate.com – Mahamuda Bekasi sayangkan minimnya akses internet di area pemkab Bekasi. Padahal seperti diketahui Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat.
Salah satunya untuk mengangkat potensi desa dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Dengan memperbanyak internet hingga ke wilayah pedesaan ini juga memungkinkan pemerataan ekonomi bisa lebih cepat dapat terwujud.
“Padahal Kabupaten Bekasi sudah menjadi Kota Megapolitan dan kawasan industri tersebut se-Asia Tenggara tetapi sangat kontras dengan kondisi masyarakatnya masih kesulitan untuk mendapatkan Wifi gratis di ruang publik yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi seperti di Pos kamling RT/RW, Taman, Pendopo Desa, stadion, hingga alun-alun Kota. Sehingga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dengan memanfaatkan internet,” kata Vincensis Daeli Kepada awak media pada, Rabu (14/10).
Selain itu, di era digitalisasi ini kabupaten yang terkenalnya dengan industrinya harus bisa mencontoh daerah-daerah lain yang sudah menyediakan sarana internet di ruang publik, contohnya saja Kota Bekasi, Bandung, Jakarta dan kota-kota lainnya yang sangat berlimpah hospot di berbagai ruang publik.
Selain itu, lanjut Daeli, bahwa untuk penyediaan WiFi Hotspot di lingkungan pemerintahan dan ruang publik Kabupaten Bekasi telah menggelontorkan anggaran setiap tahunnya, misalnya untuk Tahun Anggaran (TA) 2017 Rp. 1,8 miliar, tahun 2018 Rp. 5,2 miliar, tahun 2019 Rp.1,5 miliar.
Menurutnya dengan digelontorkannya anggaran setiap tahun masyarakat Kabupaten Bekasi dapat menikmati Hotspot WiFi di ruang publik.
“Seharusnya dengan digelontorkannya uang rakyat setiap tahunnya untuk pengadaan WiFi Hotspot diruang publik masyarakat dapat menikmati internet. Ditambah dengan kondisi Pandemi wabah penyakit Virus Korona atau Corona Virus Disease (Covid-19) yang terjadi saat ini, semua kegiatan aktivitas banyak di rumah hal tersebut sangat menyakiti hati rakyat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Daeli juga menduga bahwa Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Satatistik Kabupaten Bekasi melakukan tindakan KKN dalam penyediaan WiFi Hotspot Ruang Publik.
Dia pun meminta lembaga hukum untuk meminta mengaudit hal tersebut. “Iya dengan kejanggalan hal tersebut kami meminta lembaga hukum dapat mengaudit anggaran untuk pengadaan hotspot WiFi di ruang publik,” pungkasnya.Zark/au
