KPK Kantongi Bukti Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke PBNU

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki bukti yang mengonfirmasi dugaan aliran uang dari korupsi kuota haji kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman.

Diketahui Aizzudin terlibat dalam perkara dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada 13 Januari 2026.

“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, penyidik mendalami dugaan aliran uang kepada yang bersangkutan serta akan mengonfirmasi temuan tersebut melalui pemeriksaan saksi lain, dokumen, maupun barang bukti elektronik.

Sebelumnya, Aizzudin membantah menerima uang terkait kasus kuota haji setelah menjalani pemeriksaan di KPK.

“Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ujarnya.

KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025.

Dua hari kemudian, lembaga antirasuah tersebut mengumumkan estimasi awal kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menerapkan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di luar proses hukum KPK, penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebelumnya juga disorot Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI.

Pansus menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi 20.000 kuota tambahan secara merata antara haji reguler dan haji khusus.

Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mengatur porsi kuota haji khusus sebesar delapan persen dan haji reguler 92 persen dari total kuota nasional. (af/hi)