Bahlil Diminta Tangani Negosiasi Saham Freeport dan Percepat Proyek PLTS

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pertemuan tersebut fokus pada percepatan transisi energi nasional serta pembahasan kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam skala besar. Menurutnya, program tersebut akan menjadi tonggak penting menuju energi bersih. “Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1-1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis,” jelas Bahlil. Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga 2029 Ia menegaskan, kapasitas industri nasional belum mampu memenuhi target besar itu. Karena itu, pemerintah membuka peluang investasi dari luar negeri untuk mempercepat realisasi proyek. “Karena soal panel 100 gigawatt itu kan cukup besar, sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah oleh karena itu, pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk di dalamnya adalah PLN,” ujarnya. Baca Juga: Pemerintah Targetkan Jutaan Lapangan Kerja Lewat Program Strategis Nasional Selain pembangunan energi terbarukan, rapat tersebut juga membahas soal perkembangan negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Bahlil mengatakan, pembahasan mengenai penambahan saham menjadi poin penting dalam diskusi. “Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang InsyaAllah katanya lebih dari itu. Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix InsyaAllah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan dari pada kontrak,” tandasnya.

Pemerintah menekankan bahwa keterlibatan investor asing tidak akan mengurangi peran pelaku usaha nasional maupun BUMN. Justru dengan skema kolaborasi ini, Indonesia diharapkan mampu mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat posisi dalam industri global.

Dengan rencana penambahan kapasitas hingga 100 gigawatt, pembangunan infrastruktur energi bersih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Sejalan dengan itu, hasil negosiasi tambahan saham Freeport diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.