VOICEINDONESIA.CO,Jakarta – Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) sangat mengapresiasi Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang cepat merespon laporan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditengarai menjadi korban praktek penjeratan utang oleh salah satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) inisial PT KSS.
Kuasa hukum korban Amri Piliang mengatakan pihaknya akan melakukan advokasi kasus yang diduga juga masuk pada upaya TPPO tersebut.
Baca Juga : Polri Resmi Launching Desk Ketenagakerjaan untuk Selesaikan Sengketa Tenaga Kerja
“Praktek penjeratan utang dengan iming-iming gaji yang menggiurkan dan dijanjikan kontrak kerja selama 3 tahun,namun baru beberapa bulan saja mereka di PHK sepihak dan dipulangkan ke Indonesia,dan telah mengakibatkan para korban tereksploitasi dan dipaksa membayar utang setiap bulannya sebesar NT$ 8.862 selama 7 hingga 8 bulan dengan jaminan dokumen PMI dan ada yang diminta surat Tanah / sertifikat bila tidak dapat melunasinya,” jelas Amri Piliang (20/1/2025).
