BGN Klaim Program MBG Berdampak Bagi Sektor Otomotif

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan pekerja dan industri otomotif.

Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 60 persen pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mampu membeli sepeda motor dari hasil pendapatan mereka sebagai tenaga pendukung program nasional tersebut.

Dadan menjelaskan, program ini tidak hanya meningkatkan daya beli pekerja, tetapi juga mendongkrak penjualan sepeda motor nasional yang mencapai 4,9 juta unit pada tahun 2025.

Baca Juga: 151 Dideportasi dari Malaysia, Mayoritas Masuk Ilegal 

Selain itu, MBG menjadi mesin penggerak bagi sektor pertanian dan UMKM melalui terciptanya permintaan (demand) besar terhadap bahan pangan lokal seperti susu, tahu, dan buah-buahan.

"Di SPPG, 60 persen pegawainya bisa beli motor. Belum pernah ada ekonomi di Indonesia yang mendorong pertumbuhan produksi sekaligus menjamin pembelian seperti ini," ujar Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026 yang diikuti secara daring, Jumat (13/2/2026).

Efek domino ekonomi ini terlihat dari kebutuhan logistik satu unit SPPG yang sangat besar.

Untuk satu kali makan saja, setiap SPPG membutuhkan sedikitnya 3.000 buah pisang dan 450 liter susu per hari.

Baca Juga: Program MBG Tembus 60 Juta Penerima, Prabowo: Setara Penduduk Afrika Selatan 

Lonjakan permintaan ini memicu kebangkitan petani hidroponik, pengusaha susu dengan fasilitas cold storage, hingga pabrik tahu lokal yang kini memiliki kepastian pasar melalui jaminan pembelian dari BGN.

Dadan menegaskan bahwa setiap satu unit SPPG setidaknya membutuhkan 50 tenaga kerja dan jaringan pemasok tetap.

Selain aspek ekonomi, program ini krusial untuk memperbaiki gizi generasi mendatang, mengingat 60 persen anak Indonesia sebelumnya tidak memiliki akses terhadap gizi seimbang dan jarang mengonsumsi susu.

Melalui pendekatan ekonomi baru ini, BGN berperan sebagai pencipta permintaan sekaligus penjamin serapan produk lokal.

Langkah ini diharapkan terus menumbuhkan wirausaha baru di daerah dan meningkatkan produktivitas UMKM lokal guna mewujudkan perekonomian nasional yang lebih cerdas dan berkeadilan. (af/ri)