DPR Desak Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, Mendagri: Tunggu Data Resmi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan akan mengumpulkan data resmi serta melakukan investigasi terkait kayu-kayu gelondongan yang ikut hanyut dalam banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dugaan sementara menyebut kayu tersebut berasal dari aktivitas pembalakan liar, namun Tito menyatakan kesimpulan belum bisa diambil tanpa bukti kuat.

“Ada informasi berkembang itu illegal logging, ada juga yang bilang kayu lapuk. Saya tidak bisa menjawab sebelum melihat data resmi. Saya perlu investigasi aparat penegak hukum di sana,” kata Tito dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Tito juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan darurat bencana, termasuk pengiriman bantuan melalui udara dan pembukaan akses wilayah yang masih terisolasi.

Presiden Prabowo Subianto, katanya, telah turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak di Sumatera Barat dan Aceh.

Desakan investigasi sebelumnya disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan.

Ia menilai pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.

“Kami mendorong agar pemerintah menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut dalam bencana? Apakah ada pelanggaran atau illegal logging? Siapa pelakunya?” ujar Daniel.

Menurutnya, penyelidikan komprehensif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus menjawab keresahan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar merupakan bukti nyata Indonesia sedang menghadapi krisis iklim dan lingkungan.

Eddy menyebut peningkatan suhu di berbagai kota besar serta pola cuaca yang tidak menentu sebagai indikator kuat perubahan iklim.

“Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya adaptasi iklim dan perbaikan tata kelola lingkungan untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.