Dubes RI Den Haag Dorong Penetrasi Produk Indonesia di Eropa

JAKARTA,AKUUPDATE.ID - Duta Besar RI untuk Belanda, Mayerfas, selenggarakan temu bisnis virtual dengan pelaku usaha Indonesia di Eropa pada 28 Mei 2021. Pertemuan virtual ini bertujuan untuk membangun jejaring dan membahas potensi kerja sama pelaku usaha Indonesia di Kawasan Eropa.

Kegiatan yang dihadiri para pelaku usaha Indonesia dari berbagai negara Eropa,seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis, Italia, Norwegia hingga Rusia ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pelaku usaha Indonesia di Belanda pekan lalu. 

Pada pembukaannya, Dubes Mayerfas menjelaskan bahwa inisiatif pertemuan ini digagas oleh KBRI Den Haag karena Belanda merupakan hub distribusi produk Indonesia untuk kawasan Eropa. Lebih lanjut, pertemuan ini dilakukan untuk mendengarkan masukan serta tantangan yang dihadapi WNI pelaku usaha di Eropa dalam menjalankan bisnisnya, serta memperkuat jejaring antar pelaku usaha.

“Kegiatan ini untuk memperkuat kolaborasi antara kita," ucap Dubes Mayerfas, “Mudah-mudahan dari sana dapat dibangun kolaborasi yang menguntungkan bagi kita semua, dan menguntungkan tentunya dari segi pengusahanya," tambahnya. 

Pengusaha yang hadir dalam temu bisnis berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari pelaku ekspor/impor, kuliner, hingga fashion. Para pengusaha menyambut baik penyelenggaraan temu bisnis untuk membahas langkah-langkah peningkatan usaha Indonesia di Eropa termasuk pertukaran kontak antar pengusaha dari berbagai negara.

Pertemuan juga membahas potensi dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha seperti ketentuan ekspor produk di Uni Eropa, pangsa pasar produk Indonesia di kawasan Eropa, promosi produk-produk Indonesia dan lain sebagainya sehingga diharapkan dapat mendorong ekspor produk Indonesia ke Eropa.

Selain para pelaku usaha, para Atase Perdagangan dan Perwakilan RI di Eropa pun turut hadir dalam diskusi dimaksud sehingga catatan dan masukan dari para pelaku usaha diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Perwakilan di wilayah akreditasi masing-masing.​(*)