VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto akan memulai mega proyek Giant Sea Wall yang tertunda selama tiga dekade. Menurutnya, proyek tanggul laut raksasa ini menjadi prioritas utama pemerintah sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman rob dan dampak perubahan iklim di kawasan pantai utara Jawa.
Prabowo menegaskan bahwa proyek senilai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.280 triliun ini tidak bisa lagi ditunda mengingat ancaman yang semakin nyata.
"Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," ujar Presiden Prabowo dalam pidato kuncinya saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/05/2025).
Baca Juga: Prabowo : Sistem Hukum Kuat Menjadi Syarat Keberhasilan Negara
Presiden menjelaskan bahwa tanggul laut tersebut akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Provinsi Banten hingga Kabuparen Gresik, Jawa Timur. Pembangunan tahap pertama di Teluk Jakarta membutuhkan waktu 8-10 tahun dengan anggaran 8-10 miliar dolar AS.
Proyek ambisius ini memerlukan komitmen jangka panjang dengan target penyelesaian keseluruhan dalam 15-20 tahun. Prabowo meyakini bahwa Indonesia mampu merealisasikan proyek raksasa ini meski membutuhkan kesabaran dan konsistensi.
Baca Juga: Indonesia Pimpin Transformasi Ketenagakerjaan Asia-Pasifik di Forum ASPAG
"Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu," tegas Presiden Prabowo.
Prabowo mengungkapkan akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai lembaga khusus pengawal proyek. Presiden telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk skema pendanaan bersama tahap awal di Teluk Jakarta.
"Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," tutur Presiden.
Pemerintah membuka peluang kerja sama internasional namun tetap mengandalkan kekuatan domestik untuk memulai proyek. Prabowo menegaskan kemandirian nasional dalam mewujudkan infrastruktur strategis ini.
"Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," pungkasnya.
