Mendagri Terus Pacu Daerah Tingkatkan Realisasi Belanja dan Pendapatan

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memacu pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja pemerintah, kata dia, dapat memacu pertumbuhan ekonomi karena membuat peredaran uang di masyarakat meningkat. Dengan demikian, daya beli masyarakat pun turut meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga menjadi tinggi.

“Konsumsi rumah tangga merupakan faktor utama untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi. Ekonomi growth yang kita pada posisi 5,3 persen, masih bagus, sangat bagus sekali, untuk lingkup internasional dunia,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Mendagri menjelaskan, rerata realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota hingga per 6 Juni 2023 sebesar Rp264,13 triliun atau 20,54 persen. Sementara realisasi pagu total seluruh kementerian dan lembaga per 6 Juni 2023 sebesar 33,62 persen. Jika digabungkan antara realisasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per 6 Juni 2023 sebesar Rp617,44 triliun atau 26,84 persen.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan sejumlah daerah yang realisasi APBD-nya masih terbilang rendah. Misalnya untuk 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yaitu Papua, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Sementara untuk kabupaten yakni Berau, Mappi, Jayawijaya, Seluma, Lombok Timur, Tanatoraja, Ogan Komering Ulu Selatan, Kepulauan Selayar, Keerom, dan Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara untuk kota dengan pendapatan terendah, yakni Lubuk Linggau, Jayapura, Tidore Kepulauan, Pariaman, Surakarta, Sorong, Pagar Alam, Tual, Ternate, dan Pasuruan.

Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sementara untuk kabupaten yaitu Tanah Laut, Keerom, Mappi, Muara Enim, Fakfak, Yalimo, Teluk Bintuni, Berau, Biak Numfor, dan Manokwari Selatan. Kemudian untuk kota dengan realisasi belanja terendah yakni Lubuk Linggau, Sorong, Makassar, Pematang Siantar, Pagar Alam, Tidore Kepulauan, Palembang, Kupang, Pare-Pare, dan Medan.

Mendagri meminta kepala daerah untuk mengawal realisasi APBD melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Meski begitu, dia mengingatkan daerah agar upaya peningkatan realisasi APBD tersebut dilakukan sesuai aturan.