JAKARTA, AKUUPDATE.ID - Menteri Kesehatasan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi Covid-19. Alasannya KPU belum lama ini menggelar Pilkada 2020 dan punya data aktual.
Budi mengungkapan, tidak percaya lagi pada data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka distribusi dan penyiapan strategi vaksinasi.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by Kabupaten, kota, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya, datanya juga, supaya enggak salah. Sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya kementerian kesehatan," kata Budi dalam diskusi virtual 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar, Jumat (22/1/2021).
Baca juga : Menparekraf Pastikan Sektor Parekraf di Batam Terapkan Protokol Kesehatan
Budi mengatakan, dari distribusi vaksin sudah banyak pihak tertipu dengan data dari Kemenkes.
“Saya nggak mau ketipu kedua kali. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas dan rumah sakit untuk menyuntik (vaksin). RS pemerintah saja, nggak usah libatin pemda, swasta cukup, ternyata nggak cukup,” ujarnya.
"Aku ambil datanya KPU, KPU manual, itu kemarin baru banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current, ambil data KPU," tambahnya.
Baca juga : Mendikbud Baru 15 Persen Sekolah Menerapkan Pembelajaran Tatap Muka
Meskipun bergitu, menurut Menkes Budi itu tidak cukup setelah ia menelusuri data dari Kemenkes itu ke provinsi, kabupaten dan kota. Karenanya, ia tidak lagi percaya menggunakan data Kemenkes
"Itu 60 persen tidak cukup, karena Bandung penuh rumah sakit, sama Puskesmasnya, nyuntik bisa, begitu Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari selesai, 8 tahun selesai, karena fasilitasnya enggak ada," tutupnya.
Pemerintah selanjutnya akan fokus memvaksinasi 1,4 juta orang tenaga kesehatan hingga Februari 2021. Lalu vaksinasi 17 juta TNI-Polri pada Maret-April 2021. Kemudian vaksinasi 25 juta lansia hingga Mei 2021. (Faiz)
