Sesuai rencana, pada bulan Juni dan Juli 2021, sebanyak 7.300 PMI akan pulang ke tanah air, setelah masa kontrak mereka habis.
Lebih lanjut Muhaimin Iskandar menekankan bahwa yang terpenting menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengn otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI, termasuk tak kalah pentingnya berkoordinasi dengan Pemda-Pemda daerah asal PMI.
Langkah-langkah kerja konkrit dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI harus dilakukan, mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan setelah mereka sampai daerah tujuan.
“prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, koordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan melalui program-program inkubasi bisnis,” jelas Gus Ami.
Secara teknis Gus Ami menghimbau guna mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin timbul, maka penting untuk memecah titik-titik kepulangan debarkasi. Tidak boleh terkonsentrasi di satu titik. Selama ini misalnya hanya di Tanjung Pinang. Harus mulai dipecah. Selain itu, penyediaan moda transportasi oleh pemerintah harus dilakukan, terutama untuk melakukan penjemputan langsung.
“Buka jalur-jalur kedatangan baru, baik laut maupun udara, untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur-jalur yang selama ini ada,” harap Gus Ami. (*)
