Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2026, Ini Strateginya

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pihaknya akan memperkuat upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang baru keluar dari kemiskinan agar lebih sejahtera dan mandiri. "Sebanyak 210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/7/2025). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat turun sebanyak 200 ribu orang dibandingkan dengan data September 2024. Baca Juga: Wamendagri Dorong Pilkada Berbasis Digital  Menurut Muhaimin, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat tengah mengorkestrasikan berbagai program dan kebijakan agar penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan dan menghasilkan kemandirian ekonomi. Ia menambahkan bahwa fokus pemberdayaan juga diarahkan pada 2,38 juta penduduk yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Baca Juga: Menekraf: Indonesia Punya Potensi Bersaing di Industri E-Sport Jumlah itu mengalami penurunan sekitar 400 ribu orang dari periode sebelumnya. "Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dapat tercapai," ujarnya. Muhaimin menyebut, upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi berbagai kementerian dan lembaga sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program pemberdayaan antara lain dilakukan melalui optimalisasi dana keumatan bekerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berdampak. Ia menegaskan bahwa angka kemiskinan terbaru dari BPS akan menjadi basis dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. "Pengambilan kebijakan berbasis data sangat krusial agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan efektif, termasuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat," kata Muhaimin.