Perlindungan Migran Kunci Ekonomi: Stella Maris Batam Gelar Seminar, Soroti TPPO hingga Hak PMI

VOICEINDONESIA.CO,Batam – Dalam peringatan Hari Migran Sedunia, Stella Maris Batam mengadakan seminar bertema "Berjalan dan Merawat Harapan Bersama Migran, Pelaut, dan Keluarganya". Acara yang digelar di Ballroom Pacific Hotel pada Minggu (21/92025) ini, mempertemukan berbagai pihak yang peduli terhadap isu pekerja migran Indonesia (PMI), mulai dari instansi pemerintah, serikat buruh, pengusaha, hingga lembaga perlindungan hak asasi manusia (HAM). Direktur Stella Maris Batam, Romo Ansensius Guntur atau Romo Yance, menekankan pentingnya peran pekerja migran dan pelaut bagi perekonomian nasional. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen para pemangku kepentingan dalam melindungi para migran. "Perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya harus terus ditingkatkan, karena peran mereka sangat penting bagi bangsa," ujarnya. Dalam diskusi, isu pelanggaran HAM dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi sorotan utama. Perwakilan dari Kamboja mengingatkan pemerintah Indonesia untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Komnas HAM juga menekankan perlunya kajian khusus untuk memastikan hak-hak pekerja migran yang terpaksa bekerja di luar negeri dapat terpenuhi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI), Fahri, menyoroti pentingnya membangun ekosistem perlindungan migran sejak tingkat desa. Ia menjelaskan banyak calon pekerja migran yang mudah tergiur janji gaji besar yang tidak sesuai dengan kenyataan. "Kolaborasi semua pihak sangat penting, agar risiko-risiko bisa diminimalisir sejak awal," katanya. Diskusi juga membahas persoalan yang dihadapi pekerja migran di sektor perikanan dan darat. Serikat pekerja melaporkan masih banyaknya kasus seperti kehilangan alat kerja, putus komunikasi di kapal, hingga perlakuan tidak adil dari majikan. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti laporan ini, khususnya yang meningkat di Taiwan. Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti peran agen perekrut tenaga kerja. Dalam tujuh bulan terakhir, beberapa agen ilegal telah ditutup karena melanggar aturan. Pemerintah menegaskan bahwa hanya lembaga resmi yang akan mendapat akses ke permodalan dan pendampingan, untuk memastikan pekerja migran berangkat dengan perlindungan yang memadai. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, menegaskan bahwa komitmen bersama adalah kunci untuk memperbaiki kondisi pekerja migran. Menurutnya, masih banyak buruh migran yang belum memiliki akses perlindungan. "Jika perusahaan, serikat, dan pemerintah tidak bersinergi, situasi ini tidak akan membaik," katanya. Pengusaha tenaga kerja dari PT Anugerah Bahari Pacific, Hengki, berharap seminar ini dapat membuka akses informasi lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, sektor perikanan adalah penyumbang devisa terbesar, namun regulasi yang jelas dan perlindungan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hal ini senada dengan Rovaldo dari Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) yang menyebut ada lebih dari 23 ribu pekerja migran di sektor perikanan yang memerlukan perhatian serius. Terakhir, Direktur HRWG, Daniel Awigra, mengingatkan pentingnya jaminan keselamatan kerja, upah yang layak, dan penghapusan praktik perbudakan modern. "Negara bersama pemangku kepentingan harus memastikan perlindungan yang nyata bagi pekerja migran," tutupnya.