VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) petang.
Rapat berlangsung sekitar dua jam dan difokuskan pada evaluasi serta penguatan program-program prioritas pemerintah.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyebut salah satu agenda utama pembahasan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Pekerja Migran Overstay di Taiwan Bakal Kena Denda, Ini Rinciannya
“Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan beberapa evaluasi agar program ini berjalan baik sesuai rencana dan tepat sasaran,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo memberikan arahan secara rinci dan teknis, mulai dari kedisiplinan, prosedur, hingga kebersihan dapur program MBG.
Selain MBG, rapat juga membahas program strategis lainnya, antara lain ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, energi, kelautan, Desa Nelayan, Koperasi Desa, serta pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Baca Juga: Buronan Kasus Investasi Ilegal Ditangkap di Qatar dan Dipulangkan ke Tanah Air
Dalam kesempatan itu, Kementerian Pertanian bersama Kepala Bulog melaporkan cadangan beras nasional dalam kondisi aman.
Sementara Menteri Kesehatan memaparkan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 36 juta masyarakat.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan data pemantauan terbaru jumlah anak yang keracunan makan bergizi gratis. Hingga Sabtu (27/9/2025), tercatat sebanyak 8.649 anak yang dilaporkan mengalami keracunan, 3.289 di antaranya terjadi 'hanya' dalam dua pekan terakhir.
Pada September, jumlah korban keracunan per minggu dilaporkan JPPI selalu meningkat. Penambahan Jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu yakni periode 22 hingga 27 September 2025, korban mencapai 2.197 anak.
"Keracunan hanyalah puncak gunung es. Masalah MBG lebih dalam dari itu. Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Karena itu, kami menuntut untuk evaluasi dan pembenahan total," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji dalam keterangannya.
