VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/5).
Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan investasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah di kawasan strategis Batam.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam keterangannya usai pertemuan menyatakan bahwa pihaknya melaporkan sejumlah progres kerja BP Batam, khususnya terkait reformasi sistem pengelolaan lahan dan penyederhanaan perizinan.
Baca Juga: Kroasia Jadi Mitra Dagang ASEAN Teratas, Indonesia Siap Genjot Ekspor
“Desain yang telah kami siapkan, termasuk sistem manajemen lahan terpadu, menjadi strategi utama kami dalam mempercepat investasi di Batam,” ujar Amsakar.
Sistem manajemen lahan terpadu (land management system) tersebut, menurut Amsakar, dirancang untuk menata penggunaan lahan secara efisien dan mempercepat proses investasi.
Selain itu, BP Batam juga menghapus kewajiban fatwa planologis serta mengintegrasikan layanan perizinan dengan Pemerintah Kota Batam untuk memangkas birokrasi.
“Integrasi layanan ini diharapkan dapat menciptakan satu pintu pelayanan yang lebih responsif dan efisien,” tambahnya.
Baca Juga: Polri Tegaskan Ijazah Sarjana Jokowi Asli
Dalam kesempatan itu, BP Batam juga menyampaikan harapan akan dukungan regulasi dari pemerintah pusat agar target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai.
“Target pertumbuhan 8 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMN menjadi semangat kami. Data dari BPS, BKPM, dan LPEM UI menunjukkan tren investasi dan ekonomi Batam bergerak positif,” jelas Amsakar.
Presiden Prabowo, menurut Amsakar, menyambut baik laporan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan regulasi yang dinilai masih menghambat pertumbuhan investasi.
“Bapak Presiden memberikan arahan agar kami terus bersemangat dan memastikan bahwa hambatan regulasi akan diselaraskan demi mendukung iklim investasi yang lebih baik,” tuturnya.
Pertemuan ini mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam menjadikan Batam sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional melalui reformasi birokrasi dan percepatan investasi.
