VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi ASN baru saja berjalan tapi DPR sudah pasang alarm. Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah menetapkan indikator evaluasi yang jelas agar kebijakan ini tidak sekadar berjalan di atas kertas tanpa bisa diukur hasilnya, Kamis (2/4/2026).
Puan menilai WFH tanpa sistem pengawasan ketat hanya akan menjadi kebijakan administratif kosong yang tidak memberi dampak nyata bagi modernisasi birokrasi.
"Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif," ucap Puan.
Puan secara khusus menyoroti unit layanan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan administrasi warga sebagai titik paling rawan terdampak. Dokumen harus tetap selesai tepat waktu dan layanan administrasi harus tetap responsif tanpa jeda tambahan.
"Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan," ucapnya.
Baca Juga : Pengusaha Ingatkan Dampak Kebijakan WFH
Puan menegaskan kepercayaan publik terhadap birokrasi tidak lahir dari perubahan aturan melainkan dari konsistensi negara hadir melayani dengan ritme yang sama setiap harinya.
"WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh," katanya.
Pemerintah resmi memberlakukan WFH setiap Jumat bagi ASN mulai 1 April 2026. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Menjaga Netralitas: Polri Wajib di Bawah Komando Langsung Presiden
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
