VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kebijakan dan program Kementerian Ketenagakerjaan difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja nasional melalui pelatihan vokasi yang inklusif dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemberdayaan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas,” kata Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Sebagai langkah strategis, Kemnaker menjalin kolaborasi dengan 19 kepala daerah dari empat provinsi, dunia usaha dan industri (DUDI), serta sejumlah perguruan tinggi.
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar dengan para pemangku kepentingan tersebut.
Ke-19 kepala daerah berasal dari provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Soal Pemindahan Data WNI ke AS, Begini Penjelasan Istana!
Sementara dari kalangan akademik dan dunia usaha, kerja sama melibatkan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Pertanian Takalar, serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel dan Sultra.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Agung Nur Rohmad menyebutkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yang dibuka langsung oleh Menaker di BBPVP Makassar diikuti oleh 176 peserta dari 11 paket pelatihan, mencakup sembilan program keahlian.
Adapun program pelatihan yang dibuka meliputi: bisnis dan manajemen, teknis las, teknik elektronika, teknik manufaktur, tata kecantikan, teknik refrigerasi, fashion technology, teknik otomotif, dan konstruksi bangunan.
Baca Juga: Dengan 65 Ribu Pegawai, Kemenimipas Genjot Pelayanan Cepat dan Transparan
Kepala BBPVP Makassar, La Ode Haji Polondu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu ketenagakerjaan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, kampus, dan dunia industri diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja terampil, mengurangi pengangguran, serta menurunkan angka kemiskinan.
“Masalah ketenagakerjaan, terutama kompetensi calon tenaga kerja dan penanganan pengangguran, harus dilakukan melalui kerja kolaboratif semua pihak,” tegas La Ode.
