VOICEINDONESIA.CO, Banten – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bukan program top-down dari pemerintah, melainkan gerakan bottom-up yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama ekonomi.
Program pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih, meski dicetuskan Presiden Prabowo Subianto, dijalankan dan dikelola langsung oleh masyarakat desa. Pengurus koperasi dipilih melalui musyawarah desa khusus (musdesus), yang membuktikan desa bukan lagi sekadar objek, melainkan subjek utama ekonomi.
“Kalau selama ini masyarakat desa selalu menjadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tapi pelaku pasar. Dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka,” kata Farida saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional di Banten, Jumat (26/9/2025).
Baca Juga: Menkop Libatkan Kejaksaan Awasi Kopdes Merah Putih, Tegaskan Gerakan Nasional
Rakor tersebut dihadiri kepala dinas dari 10 provinsi: Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Forum ini menjadi ajang dialog interaktif untuk mencari solusi permasalahan Kopdes Merah Putih di daerah.
Farida menegaskan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN dan BUMD. Pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi pengurus koperasi untuk menjalankan praktik bisnis secara mandiri.
Baca Juga: Menkop Desak Koperasi Bangkit, Targetkan 80 Ribu Kopdes Merah Putih
“Koperasi tidak boleh hanya jadi penyalur barang subsidi pemerintah. Ke depan, Kopdes Merah Putih harus menjadi sentra produktif di desa sekaligus agregator hasil produksi masyarakat. Koperasi harus menjadi etalase karya masyarakat desa,” tegasnya.
Wamenkop juga menargetkan 1.000 Kopdes segera mendapat dukungan pembiayaan awal dari Bank Himbara.
“Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini kerja gotong royong bersama mitra,” jelasnya.
Farida mendorong semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, bekerja lebih cepat dan adaptif dalam mendukung percepatan operasional Kopdes Merah Putih.
“SDM di Kemenkop terbatas, jadi saya mohon kerja sama lebih gesit dan adaptasi lebih cepat dengan dinamika lapangan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten H.R. Achmad Dimyati menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia berharap Kopdes tidak mengulang kegagalan masa lalu seperti program Kredit Usaha Tani (KUT).
“Kita harap Kopdes ini tidak gagal seperti KUT. Koperasi diharapkan bisa tumbuh dari tingkat desa, kelurahan, hingga memberi multiplier effect besar sekali,” ujar Dimyati.
