VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengevaluasi metode penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan yang saat ini diuji coba di sejumlah titik di Pulau Jawa.
Evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat, kesiapan operasional, serta penerapan standar keamanan pangan sebelum metode tersebut diperluas ke wilayah lain.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ingin menerapkan sistem prasmanan wajib mendapatkan persetujuan dan menjalani verifikasi dari BGN pusat.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat.
"Penerapan sistem prasmanan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh setiap SPPG tanpa persetujuan BGN. Mitra yang ingin menerapkan metode tersebut harus melalui proses pengajuan dan verifikasi, disertai kesiapan petunjuk teknis, standar operasional prosedur (SOP), serta pelatihan bagi petugas yang terlibat," katanya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Tysa mengatakan, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa metode prasmanan memiliki sejumlah manfaat.
Sistem tersebut dinilai dapat mempercepat penyajian makanan kepada anak-anak, menjaga suhu makanan, serta mengurangi proses pemorsian yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.
"Dari hasil evaluasi awal, sistem prasmanan memiliki sejumlah manfaat. Makanan bisa lebih cepat sampai kepada anak-anak, suhunya lebih terjaga, dan proses pemorsian dapat dikurangi sehingga potensi kontaminasi bisa diminimalkan. Namun, semuanya tetap harus dilaksanakan dengan prosedur dan standar operasional yang jelas," ujar dia.
Meski demikian, BGN tetap menekankan pentingnya kebersihan dan kecukupan gizi dalam pelaksanaan metode tersebut. Petugas harus menggunakan alat takar yang sesuai agar porsi makanan memenuhi standar yang telah ditentukan.
Selain itu, praktik kebersihan dan higienitas harus diterapkan selama proses penyajian. Penggunaan alat pelindung diri sesuai ketentuan juga diperlukan untuk mengurangi risiko kontaminasi makanan.
Tysa menambahkan, pelaksanaan program MBG membutuhkan evaluasi berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat. Masukan dari penerima manfaat, sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait akan menjadi bahan bagi BGN untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan menentukan langkah perbaikan.
Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan atau memperoleh informasi mengenai program MBG melalui saluran pengaduan resmi BGN, termasuk layanan Sahabat Gizi (SAGI) 127.
BGN menegaskan, pemerataan akses, kesiapan operasional SPPG, kualitas makanan, dan keamanan pangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program tersebut.
"Melalui evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BGN berupaya memastikan program ini berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan stunting tinggi yang membutuhkan perhatian khusus," ucap Tysa. (af)
