VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah penanganan darurat terkait lonjakan drastis jumlah titik panas (hotspot) yang menembus angka 20.334 titik dalam tempo 24 jam.
Peningkatan tajam ini dinilai sebagai alarm bahaya tinggi yang berpotensi memicu bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) skala luas di berbagai kawasan.
Kekhawatiran legislatif tersebut didasarkan pada data pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026.
“Angka tersebut harus menjadi perhatian serius. Konsentrasi titik panas dalam jumlah besar dapat menjadi sinyal awal yang membutuhkan pemeriksaan dan respons cepat di lapangan,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2026).
Data SiPongi merinci dari total 20.334 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 1.784 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi (high confidence), 17.916 titik tingkat sedang, dan 634 titik tingkat rendah.
Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan konsentrasi titik terbanyak mencapai 11.166 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 2.404 titik, dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.156 titik.
Eskalasi ini tergolong sangat masif jika dibandingkan pemantauan pada Senin (12/10/2026) malam pukul 21.00 WIB, di mana hotspot tingkat kepercayaan tinggi di enam provinsi prioritas melonjak menjadi 542 titik dari sebelumnya 238 titik.
Alex menegaskan bahwa jajaran kementerian dan instansi terkait tidak boleh terlambat merespons sinyal siber dari satelit pemantau hingga situasi memburuk.
“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai api membesar, asap meluas, atau masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan untuk meningkatkan penanganan,” tuturnya.
Ia menggarisbawahi bahwa kecanggihan teknologi pemantauan satelit tidak akan berdampak maksimal apabila tidak diimbangi dengan pergerakan cepat tim darat di lokasi kerawanan.
“Teknologi satelit telah membantu Pemerintah memantau wilayah yang luas dan mengidentifikasi indikasi kebakaran.Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan petugas menindaklanjuti informasi tersebut,” ungkap Alex.
Oleh karena itu, Komisi IV DPR meminta penanganan difokuskan secara cepat pada area-area bernilai kerentanan tinggi, seperti ekosistem gambut, lahan pertanian, dan kawasan pemukiman warga melalui pemanduan patroli terintegrasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat lokal.
“Wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi harus menjadi prioritas, terutama jika berdekatan dengan permukiman, kawasan gambut, lahan pertanian, atau area yang sulit dijangkau,” jelasnya. (af)
