VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia menghentikan impor beras umum atau beras reguler untuk konsumsi sepanjang 2025.
Kebijakan tersebut didukung peningkatan produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton serta cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton pada akhir tahun.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Kurnia Ramadhana mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada dan kemandirian pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Untuk 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, di atas perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton," kata Kurnia Ramadhana di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Menurut Kurnia, peningkatan produksi beras tidak terlepas dari sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola distribusi pupuk, penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, serta dukungan kepada kelompok tani di berbagai daerah.
Pemerintah, kata dia, berupaya memperkuat kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan distribusi pupuk, dan penguatan cadangan beras nasional.
"Pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi, sekaligus menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani," ujar Kurnia.
Selain memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga mendorong ketahanan pangan dari sumber protein laut melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kurnia mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 100 lokasi KNMP pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional.
"Pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 100 lokasi (KNMP, red.), dengan 65 lokasi telah memasuki uji coba operasional. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.386 lokasi hingga akhir tahun sebagai upaya memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir," kata Kurnia.
Pembangunan KNMP tersebut ditujukan untuk memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan kebijakan di sektor pertanian dan perikanan, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dan pengembangan sumber pangan dalam negeri. (af)
