VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo menyoroti lambatnya respons pemerintah dalam menangani bencana yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia menilai lemahnya koordinasi antar-lembaga, terutama pada masa golden time, menyebabkan penanganan darurat tidak optimal.
Dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2025), Yanuar menyebut bahwa Basarnas kerap terhambat proses perizinan anggaran ketika hendak bergerak cepat.
“Basarnas harus bergerak cepat, tapi sering terhambat proses perizinan anggaran. Begitu izin turun, masa tanggap darurat sudah lewat,” ujarnya.
Mantan Anggota Komisi V DPR RI itu mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dengan menempatkan alat berat dan kesiapsiagaan sejak awal.
“Jangan menunggu korban jatuh baru bergerak. Mitigasi yang baik bisa mencegah kerusakan,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin menekankan pentingnya memasukkan isu lingkungan sebagai agenda strategis dalam Pilkada.
Ia menyebut berulangnya bencana tidak lepas dari minimnya perhatian kepala daerah terhadap kelestarian alam.
“Pemimpin daerah harus punya visi lingkungan agar siklus bencana tidak terulang,” katanya.
Ujang juga meminta penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lingkungan.
“Instrumen hukum harus dijalankan. Siapa pun yang merusak lingkungan harus ditindak,” ujarnya.
