VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan perombakan total terhadap tata kelola kelembagaan seiring dengan menumpuknya berbagai persoalan krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Penegasan tersebut disuarakan Irma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama jajaran BGN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Irma mengingatkan agar proses evaluasi di tingkat pusat tidak sekadar menjadi wacana di atas meja, melainkan harus melahirkan solusi cepat untuk mengatasi sengkarut operasional dan memberikan kepastian hukum bagi para mitra pelaksana di daerah.
Irma mengakui bahwa jajaran direksi anyar BGN memikul beban yang sangat berat dalam membenahi berbagai masalah sistemik dan rapor merah operasional yang diwariskan oleh kepemimpinan periode sebelumnya.
Oleh karena itu, srikandi parlemen ini menuntut agar pembenahan internal tidak dilakukan secara sepotong-sepotong, melainkan harus menyasar ke akar masalah melalui reformasi struktural terintegrasi yang menyangkut stabilitas keuangan dan kompetensi aparatur negara.
“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” ujar Irma.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini memberikan kritikan tajam mengenai agresivitas BGN dalam memperluas jaringan kemitraan dengan dapur produksi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, yang sayangnya tidak diimbangi dengan sistem pemantauan kelayakan yang ketat.
Ketiadaan kontrol melekat serta lemahnya standardisasi higienitas pada rantai pasok katering tersebut dinilai menjadi pemicu utama mencuatnya rentetan kasus darurat kesehatan pada siswa sekolah di beberapa wilayah akhir-akhir ini.
“Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan,” tegas Irma.
Irma meminta cetak biru evaluasi tata kelola yang tengah digodok oleh BGN memiliki indikator capaian yang terukur dan berorientasi pada penyusunan rencana kerja jangka panjang yang matang.
Pembenahan struktural ini diharapkan dapat segera memotong rantai birokrasi yang rumit, sehingga keluhan-keluhan teknis dari para mitra pelaksana mengenai keterlambatan koordinasi dan ketidakjelasan regulasi dapat segera dituntaskan.
Di akhir interupsinya, Irma kembali mengingatkan manajemen BGN untuk menaruh skala prioritas tertinggi pada perbaikan kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta penguatan hukum kelembagaan.
Langkah penyehatan organisasi ini dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memulihkan kembali tingkat kepercayaan publik serta para mitra strategis yang sempat merosot akibat buruknya manajemen risiko program pangan nasional ini.
“Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” pungkas Irma.
