VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengajak pemerintah daerah mengubah perspektif dalam mengembangkan sektor kepemudaan dan olahraga. Keduanya dinilai harus menjadi prioritas pembangunan nasional melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Erick dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (15/10). Forum ini mempertemukan kepala dinas dan pimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dari seluruh Indonesia untuk pertama kalinya.
Erick menegaskan, sektor kepemudaan tidak boleh hanya menjadi pelengkap program pemerintah daerah. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 130 juta penduduk berusia di bawah 30 tahun yang menjadi modal penting dalam menghadapi puncak bonus demografi dan menyongsong 100 tahun Sumpah Pemuda.
Untuk memperkuat sektor kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepemudaan. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi urusan kepemudaan sebagai bagian dari tugas utama pemerintah hingga tingkat daerah.
Kemenpora juga menyiapkan penataan organisasi kepemudaan (OKP), termasuk verifikasi bersama Kementerian Hukum untuk menertibkan dualisme kepengurusan. Selain itu, pemerintah mendorong penataan batas usia pemuda dan pembatasan periode kepemimpinan organisasi.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing generasi muda. Program tersebut mencakup peluncuran Career Hub, perluasan kesempatan magang di BUMN dan sektor swasta, serta Wirausaha Youth Camp.
Kemenpora juga mendorong tersedianya ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi dan menyuarakan gagasan terkait kesehatan mental, ekonomi hijau, dan teknologi.
Sementara di sektor olahraga, Erick mengajak pemerintah daerah melihat olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan juga investasi di bidang kesehatan, ekonomi, dan pembentukan karakter bangsa.
Menurut Erick, potensi industri olahraga global mencapai Rp8.000 triliun. Namun, Indonesia baru menggarap sekitar Rp40 triliun atau 0,5 persen dari potensi tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengembangkan industri olahraga dan wisata olahraga atau sport tourism untuk menggerakkan perekonomian lokal. Erick mencontohkan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika yang menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp5,2 triliun. Potensi wisata olahraga lainnya, seperti selancar, juga dinilai dapat dikembangkan sesuai karakteristik daerah.
Erick turut menyoroti pentingnya pengelolaan fasilitas olahraga agar tidak terbengkalai atau membebani anggaran pemeliharaan daerah. Untuk itu, Kemenpora bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah telah menerbitkan surat keputusan bersama tiga menteri sebagai landasan pengelolaan fasilitas olahraga.
Pemerintah daerah didorong menjalin kerja sama operasional (KSO) dengan pihak swasta atau klub olahraga secara transparan, tanpa menghilangkan status aset milik daerah.
Selain itu, Erick mendorong pengaktifan kegiatan olahraga masyarakat, seperti car free day (CFD), di 514 kabupaten dan kota. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, menjaga kesehatan, serta membangun kedisiplinan generasi muda.
Kemenpora juga mendorong program sertifikasi bagi mantan atlet penyandang disabilitas agar mereka dapat terus berkarya, termasuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah khusus.
Erick menegaskan, transformasi kepemudaan dan olahraga membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Saya bisa, Bapak dan Ibu di daerah juga pasti harus bisa. Mari kita bangun perspektif baru bahwa sektor pemuda dan olahraga adalah prioritas. Antara pemerintah pusat dan daerah kita harus saling mendukung untuk menciptakan perubahan besar bagi bangsa ini," tegas Erick. (rnm)
