BP2MI Minta Tambahan Kuota Penempatan G to G di Jepang

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP2MI dan rombongan tiba di Jepang, Rabu, (11/10/23).

Setelah tiba di Bandara Haneda, rombongan BP2MI langsung melakukan pertemuan dengan JICWELS dan Japan Foundation sebagai stakeholders dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui skema Government to Government (G to G) ke Jepang.

Baca Juga : BNI Tokyo Ajak Kerjasama terkait Remittance Card Bagi Pekerja Migran Indonesia

Managing Director JICWELS, Mr. Kataoka Yoshikazu, mengatakan penerimaan perawat dan careworker di bawah kerangka IJEPA yang dimulai sejak tahun 2008 ini telah banyak menerima Pekerja Migran Indonesia. Respon para pemberi kerja sangat baik terhadap kinerja Pekerja Migran Indonesia.

“Kami telah menerima berbagai feedback dari instansi medis yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia bahwa calon perawat dari Indonesia bekerja dengan keras, berani, dan baik hati, sehingga mereka puas dengan kinerja dari Pekerja Migran Indonesia,” ujar Mr. Kataoka.

Mr. Kataoka juga menjelaskan, pada ujian nasional yang dilakukan pada bulan Maret 2023 ini, tingkat kelulusan untuk Pekerja Migran Indonesia pada jabatan Careworker sebesar 67,3%. 

“Angka ini merupakan angka tertinggi di dalam sejarah. Begitu pula dengan tingkat kelulusan pada jabatan Nurse juga cukup tinggi,” katanya.

Baca Juga : Kemnaker Berkomitmen Kuat Ciptakan Wirausaha Baru

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat telah diterima oleh JICWELS dalam kunjungan kerja ini. Isu penting yang dibawa BP2MI saat ini adalah pertama, meminta JICWELS untuk penambahan kuota bagi Pekerja Migran Indonesia di jepang, khususnya Careworker. Kedua, menjadi penting juga untuk dipertimbangkan adalah persyaratan pengalaman dua tahun setelah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan Nurse, yang dirasa terlalu berat.

“Mengapa kuota Nurse sulit tercapai, menurut kami karena persyaratan yang cukup sulit dipenuhi oleh calon pekerja migran kami, sehingga mungkin bisa untuk diturunkan persyaratannya,” pinta Benny. 

Ketiga, BP2MI mengusulkan untuk dipertimbangkan perubahan pola kuota penempatan Nurse dan Careworker, di mana kuota Nurse sangat sulit dipenuhi. Jadi, jika kuota Nurse tidak dapat terpenuhi, maka calon Pekerja Migran Indonesia dapat mengisinya pda jabatan Careworker.

Keempat, mengusulkan perluasan tempat pelatihan bahasa dan lokasi interview test. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan. Jika pelaksanaan interview hanya di Jakarta, tentu memberikan kesulitan kepada calon Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar ibu kota, karena harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil.

Baca Juga : Menlu Sebut Evakuasi WNI Dilakukan Usai Situasi Sudah Aman

“Paling tidak ada tiga lokasi baru yang kami usulkan sebagai tempat pelatihan bahasa dan interview test. Ketiga lokasi tersebut mewakili masing-masing region, seperti wilayah barat dilaksanakan di Surabaya, wilayah timur di Manado, dan wilayah tengah di Medan,” ujar Benny.

Merespon usulan BP2MI, International Operations Section I Japan Foundation, Noguchi Yuko, merasa usulan perluasan tempat pelatihan bahasa dan interview test ini agak sulit diubah dalam waktu dekat. 

“Apabila jumlah tempat pelatihan diperluas, berarti JICWELS harus meminta Pemerintah Jepang anggaran yang lebih tinggi lagi,” ujarnya. 

Mr. Kataoka menambahkan, namun pihaknya menyarankan Indonesia untuk berdiskusi di tingkat pemerintah. Pada tanggal 20 November 2023, akan diselenggarakan pertemuan dengan Komite EPA. Pihaknya menyarankan pihak Indonesia menjadikan usulan tersebut dijadikan topik pertemuan, sehingga dapat didiskusikan bersama. (*)