VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pelatihan calon pekerja migran di Balai Diklat Industri kini mencakup semua sektor, tidak lagi hanya manufaktur, setelah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperbarui nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
Menteri P2MI Mukhtarudin menyebut pembaruan itu berlangsung di Balai Diklat Industri (BDI), Jakarta, Kamis (15/10/2026). Cakupannya meliputi politeknik, akademi komunitas, dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di bawah Kemenperin.
“Kalau dulu hanya manufaktur, sekarang akan memperluas ke semua sektor yang dimiliki oleh Balai Diklat Industri, yang dimiliki oleh perindustrian, baik itu berupa politeknik maupun akademi komunitas, dan termasuk SMK,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyatakan kerja sama itu bagian dari program SMK Go Global, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan lulusan vokasi memasuki pasar kerja internasional. Pelatihan berangkat dari permintaan pasar lebih dulu, lalu kompetensi yang dibutuhkan, baru pelatihannya.
Ia menyebut program itu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan penempatan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pembaruan MoU dan PKS mencakup pembentukan Migrant Center terintegrasi di lingkungan Kemenperin dan pelatihan vokasi lewat Migrant Center serta Balai Diklat Industri. Kedua kementerian juga memperkuat koordinasi pemetaan peluang kerja, penyelarasan pelatihan, sertifikasi, serta pertukaran data.
Mukhtarudin menekankan perlunya penyelarasan kurikulum, peningkatan kualitas instruktur, penyediaan sarana praktik, dan penguatan sertifikasi.
Menteri Perindustrian Sarmuji menyatakan kerja sama itu menunjukkan kabinet tidak mengedepankan ego sektoral.
“Ini menunjukkan bahwa jajaran kabinet saat ini tidak mengedepankan ego sektoral, tetapi kita saling mengisi mana potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa kementerian untuk bekerja sama,” ujar Sarmuji.
Sarmuji menyebut kapasitas pelatihan di Balai Diklat Industri mencapai 11.000 peserta per tahun. Dalam kerja sama yang berjalan, sekitar 1.066 calon pekerja migran direncanakan mengikuti pelatihan.
Ia menegaskan penyiapan tenaga terampil penting untuk keberhasilan penempatan sekaligus menjaga nama baik Indonesia.
“Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia yang bisa membawa nama baik Indonesia. Sebaliknya, kalau kita mengirimkan pekerja yang tidak terampil, mungkin akan banyak masalah yang dihadapi,” pungkasnya.
