VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlibat perdebatan terbuka dengan anggota Komisi XI DPR RI terkait fenomena meningkatnya pekerja Indonesia di luar negeri. Perdebatan berlangsung dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025), memperlihatkan perbedaan pandangan mendasar antara pemerintah dan legislatif soal migrasi tenaga kerja.
Perbedaan pandangan mencuat saat anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika menyebut bekerja di luar negeri adalah pilihan rasional masyarakat demi pendapatan yang lebih tinggi. Ia mencontohkan upah minimum regional di Jepang yang mencapai sekitar Rp49 juta per bulan, Korea Selatan Rp30 juta, dan Taiwan Rp20 juta berdasarkan data yang disampaikan dalam forum.
Kardaya berpandangan masyarakat bebas memilih bekerja di luar negeri selama kesejahteraan mereka terjamin. Menurutnya, perbedaan upah yang signifikan menjadi daya tarik utama bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari peluang di negara-negara dengan pendapatan lebih tinggi.
Baca Juga: 351 Ribu Lapangan Kerja di Luar Negeri Menanti, Peluang Pekerja Welder Palinga Besar
"Biarkan saja mereka, itu kehendak sendiri. Yang penting kan kesejahteraan," ujar Kardaya.
Purbaya menanggapi kondisi tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai preferensi ekonomi pekerja, melainkan indikator lemahnya penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, terlebih saat ekonomi sedang melambat. Ia menegaskan pemerintah memiliki target jangka panjang agar Indonesia bisa mencapai tingkat kesejahteraan tinggi tanpa harus mengandalkan migrasi tenaga kerja.
Baca Juga: 200 Welder Indonesia Siap Bersaing di Eropa
"Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri," kata Purbaya dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan target pemerintah bukan memindahkan orang ke luar negeri supaya hidup enak di sana, tapi membuat suasana di dalam negeri bagus sehingga masyarakat bisa hidup lebih enak tanpa harus ke luar negeri. Purbaya menyebut pemerintah sudah menyiapkan program vokasi berskala besar untuk berbagai bidang, mulai dari welder hingga hospitality, yang akan mulai berjalan pada 2026.
Program tersebut diharapkan menciptakan lebih banyak peluang kerja domestik dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Purbaya menilai dengan program ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan fokus membangun lapangan kerja berkualitas di dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP menyoroti masalah ketimpangan ekonomi yang dinilai turut mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Ia merujuk target Gross National Income per kapita 2025 dalam RPJMN sebesar US$5.410, setara sekitar Rp7,48 juta per bulan yang dinilai masih jauh di atas garis kemiskinan Indonesia pada 2025 sebesar Rp609.160 per bulan.
Suasana rapat beberapa kali mencair, terutama ketika Purbaya melontarkan candaan soal budaya senioritas di Institut Teknologi Bandung, almamater yang juga ditempuh Kardaya dan Dolfie. Ia meminta dukungan dari senior ITB yang hadir dalam rapat tersebut dengan nada bercanda yang disambut riuh peserta rapat.
"Ini isi di kepala saya isinya kira-kira gitu Pak, sebagai orang ITB. Bapak orang ITB juga kan. Sebagai senior, pasti Bapak mendukung saya," ujar Purbaya.
Selain isu pekerja migran, rapat tersebut juga membahas evaluasi kinerja APBN Triwulan III 2025. Purbaya menjelaskan penerimaan pajak mengalami tekanan hingga September 2025, termasuk dari sektor-sektor utama yang belum pulih secara optimal pasca pandemi.
