TEPAT pada hari ini, 28 Juli 2026, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan selama 1 tahun, 9 bulan, dan 8 hari atau genap 646 hari sejak beliau resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.
Namun, di tengah rentang waktu yang kian beranjak tersebut, publik dan ratusan ribu keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di seluruh pelosok negeri belum melihat adanya langkah konkret, sistematis, dan radikal dari jajaran kementerian serta lembaga terkait dalam mengentaskan serta memberantas sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Publik kini menagih keberanian dan integritas negara yang seolah lumpuh berhadapan dengan jejaring kejahatan lintas negara yang terus menggerogoti martabat bangsa.
Editorial khusus ini ditujukan secara langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ketiga pucuk pimpinan instansi penegak hukum dan tata kelola perlintasan negara ini didesak untuk segera mengambil diskresi kepemimpinan yang progresif, tegas, dan tanpa kompromi guna menggulung sindikat TPPO.
Penanganan konvensional yang terjebak dalam sekat birokrasi dan retorika ad hoc terbukti gagal total menghentikan pengiriman anak bangsa ke ruang-ruang eksploitasi, penyiksaan, bahkan kematian di luar negeri.
Di sisi lain, potret tata kelola penempatan formal hari ini menyajikan ironi yang sangat menyayat hati. Berdasarkan data resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), saat ini terdapat sekitar 350 hingga 400 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar dan mengantongi izin aktif.
Masing-masing P3MI tersebut telah menyetor jaminan deposito senilai Rp1,5 miliar sebagai bentuk komitmen hukum dan kepatuhan. Namun, alih-alih dilibatkan secara optimal sebagai mitra strategis negara untuk menekan korban TPPO, para pelaku usaha resmi ini justru dibuat kualahan oleh rumit dan berbelitnya birokrasi Indonesia. Pemerintah terkesan serakah dengan mengambil hak-hak P3MI serta memblokir peluang penempatan legal, sehingga menciptakan celah menggiurkan bagi sindikat ilegal.
Padahal, jika proses perizinan dan tata kelola penempatan legal dipermudah serta dibebaskan dari pungutan liar, P3MI yang berintegritas berpotensi besar meningkatkan devisa negara secara signifikan.
Syaratnya, negara harus menggeser paradigma penempatan dengan mengedepankan calon pekerja yang memiliki kompetensi formal, keahlian khusus, dan sertifikasi keterampilan bukan lagi berfokus pada pengiriman pekerja rumah tangga (PRT) yang rentan terhadap posisi tawar rendah dan eksploitasi di ruang domestik. Kemudahan birokrasi penempatan tenaga kerja terampil formal adalah kunci utama mematikan pasar tak resmi yang selama ini dikuasai para mafia.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku dan bos sindikat TPPO masih bebas berkeliaran dengan penuh kesombongan karena merasa dibekingi oleh oknum-oknum tertentu di tubuh aparat dan birokrasi.
Banyak laporan masyarakat, saksi korban, hingga alat bukti otentik yang sudah diserahkan secara lengkap kepada aparat penegak hukum, namun proses hukumnya kerap mangkrak dan para pelaku tak kunjung ditangkap.
Fenomena impunity atau kebal hukum ini memicu krisis kepercayaan masyarakat yang sangat mendalam: lantas, kepada siapa lagi rakyat harus percaya ketika negara terkesan membiarkan penjahat kemanusiaan menindas warga negaranya sendiri?
Direktur Jenderal Imigrasi memegang tanggung jawab vital untuk mengawasi dan menutup rapat celah permainan sindikat di seluruh pintu perlintasan internasional. Pintu perbatasan udara seperti Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta,Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani,Bandar Udara Internasional Yogyakarta,Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai,Bandar Udara Internasional Kualanamu serta jalur penerbangan internasional lainnya, ditambah jalur laut strategis di Kepulauan Riau (Kepri) meliputi semua pelabuhan di Batam, hingga Dumai, telah lama menjadi titik rawan transaksi koordinasi haram.
Singapura dan Malaysia kerap dijadikan negara transit favorit untuk meloloskan korban sebelum diterbangkan ke negara ketiga seperti Arab Saudi, Dubai (UEA), Oman, Qatar, Irak, hingga Kamboja.
Bukti autentik dari berbagai dokumen rahasia Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) mengungkapkan betapa rapinya jaringan mafia ini beroperasi di pelabuhan resmi seperti Harbour Bay dan Batam Center.
Pengiriman PMI non-prosedural dikendalikan dari jarak jauh menggunakan instruksi digital melalui aplikasi WhatsApp dengan skema "kemandirian palsu", di mana korban diarahkan berjalan sendiri sambil memegang paspor dan tiket untuk mengecoh pengawasan.
Kejahatan ini melibatkan rincian biaya pelicin sebesar Rp5 juta hingga Rp7 juta per kepala, yang mencakup harga tiket kapal Rp380 ribu, uang jaminan Rp750 ribu, serta alokasi setoran ilegal untuk oknum petugas keimigrasian Rp1 juta, oknum aparat penegak hukum Rp1 juta, pengelola pelabuhan Rp1 juta, dan biaya operasional lainnya membengkak hingga Rp2 juta.
Dokumen intelijen secara eksplisit mengungkap nama-nama aktor lapangan dan jaringan pencari korban (tekong) yang beroperasi dengan inisial LM, AD, AI, SR, MR, BC, dan JC. Jaringan ini dikoordinasikan secara sistematis di mana KTP korban disita di tanah air sebagai jaminan agar tidak kabur, sementara di negara tujuan paspor korban yang dikuasai majikan.
Aliran bisnis haram ini bahkan melibatkan oknum aparatur berinisial HB dan AF yang mengontrol pemberangkatan berkala dari jarak jauh melalui kaki tangannya berinisial MI menggunakan kapal Citra Indah 99 menuju Pasir Gudang sebanyak 5 orang setiap pagi, sore, dan malam, serta melibatkan figur operasional berinisial GN dan MY untuk lintasan transit Singapura.
Konsekuensi mematikan dari jebolnya sistem perlintasan ini terlihat jelas pada kasus tiga PMI non-prosedural berinisial YY, YA, dan SH di Johor Bahru, Malaysia. Setelah disiksa secara fisik dan dianiaya oleh majikan sejak akhir 2025 hingga awal 2026, ketiga korban ditelantarkan di wilayah Kampung Melayu Majidee.
Karena status mereka yang non-prosedural dan paspor ditahan, para korban didera ketakutan luar biasa untuk melapor, sebelum akhirnya salah satu korban memberanikan diri mengadu ke layanan diplomasi KJRI Johor Bahru yang berujung pada penangkapan terduga pelaku oleh kepolisian setempat.
Tragedi kemanusiaan ini semakin kelam saat meneliti dokumen investigasi korban berinisial EM (31 tahun) asal Sukabumi, yang direkrut oleh sponsor perorangan berinisial Hj. IM menggunakan visa kunjungan pribadi (Personal Visit Visa). Korban dipekerjakan secara ilegal di Jeddah, Arab Saudi, ditahan gajinya selama berturut-turut, ditipu calo hingga terlunta-lunta di jalanan, sebelum akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi tumor otak ganas pada Juli 2026.
Kasus serupa terjadi pada korban M di Jakarta Timur di mana data usianya dimanipulasi pada paspor resmi oleh oknum keimigrasian, serta korban SA di Tangerang yang dipaksa berangkat ke Dubai oleh sponsor Hj. YN dan agen Hj. YT meski hasil medis awal menunjukkan kondisi tidak layak kerja (unfit).
Melihat fakta mendalam ini, Kapolri tidak bisa lagi membiarkan jajarannya bertindak pasif atau sekadar melayangkan imbauan normatif. Kapolri harus menggunakan diskresi penegakan hukum secara radikal dengan membentuk Satgas Khusus Anti-TPPO yang independen dan berani menyisir hingga ke akar-akarnya.
Seluruh oknum penegak hukum yang menjadi pembina, penerima aliran dana koordinasi, maupun pelindung tekong harus ditindak tegas melalui proses pidana dan pemecatan tidak dengan hormat, tanpa memandang pangkat dan jabatan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus melakukan pangkas birokrasi dan evaluasi total terhadap seluruh tata kelola perlintasan. KP2MI wajib memberikan kepastian perizinan bagi P3MI resmi yang telah menaruh deposito jaminan, mempermudah skema penempatan tenaga kerja ahli, dan menghapus celah pungli.
Sementara itu, Dirjen Imigrasi wajib melakukan pembersihan total (clean up) pada lini pemeriksaan dokumen dan auto-gate di seluruh bandara dan pelabuhan internasional, menerapkan transparansi digital anti-suap, serta memberikan sanksi siber-forensik bagi petugas yang memuluskan dokumen ilegal.
Sudah saatnya negara hadir secara nyata dan berwibawa, bukan sekadar menjadi penonton pasif di tengah penderitaan ribuan anak bangsa yang dieksploitasi di negeri asing.
Masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang telah melewati angka 646 hari ini harus ditandai dengan pembuktian konkret berupa pembersihan komprehensif terhadap sindikat penempatan ilegal dan mafia TPPO. Rakyat menagih komitmen tegas Kapolri, Menteri KP2MI, dan Dirjen Imigrasi: tangkap para mafia, sikat oknum pelindung, permudah tata kelola P3MI legal, dan kembalikan kehormatan serta pelindungan hakiki bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia. (red)
