3 Bupati di Aceh Angkat Tangan Atasi Banjir, Apa Tanggapan Mendagri?

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian membenarkan pernyataan tiga bupati di Aceh yang mengaku tak sanggup mengatasi banjir. Kondisi geografis yang terisolasi dan minimnya peralatan menjadi alasan utama ketidakmampuan pemerintah daerah setempat dalam menangani bencana yang kini melumpuhkan sejumlah wilayah. Pengakuan tersebut datang dari Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Ketiganya menyatakan tak mampu menangani dampak banjir yang melanda wilayahnya. Tito menegaskan kondisi lapangan memang berada di luar kapasitas pemerintah kabupaten. Wilayah Aceh Tengah khususnya Takengon benar-benar terisolasi dari berbagai arah. Jalan-jalan utama terputus akibat jembatan roboh dan longsor, sementara akses dari utara maupun selatan sama-sama tidak bisa dilalui. "Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk perbaiki jembatan, perbaiki jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (01/12/2025). Kondisi terputusnya akses membuat pemerintah daerah kesulitan mendistribusikan kebutuhan pokok. Suplai pangan hanya bisa dilakukan melalui jalur udara, namun pemerintah daerah tidak memiliki pesawat untuk operasi tersebut. Situasi ini memaksa pemerintah provinsi dan pusat mengambil alih penanganan darurat. Baca Juga: Korban Bencana di Aceh-Sumatera Tembus 442 Jiwa, 402 Masih Hilang Mendagri menyebut pemerintah pusat langsung mengirimkan bantuan dari Jakarta dan Medan melalui jalur udara. Mobilisasi alat berat juga dilakukan untuk membuka akses jalan yang terputus. Bantuan tersebut dikirim tanpa memandang apakah kepala daerah masih sanggup atau sudah menyerah menangani bencana.

"Mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu, dan itu sudah sejak hari pertama," tegasnya.

Pemerintah pusat terus mendata daerah-daerah yang membutuhkan bantuan logistik dan alat berat. Komitmen ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang pada hari yang sama langsung meninjau lokasi bencana di Sumatra Barat dan Aceh.