DPR Minta Pengurusan Data Kependudukan Korban Banjir di Sumatera Dipermudah

VOICEINDONESIA.CO, Padang Pariaman - Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan menyoroti pentingnya percepatan pengurusan dokumen kependudukan bagi warga yang kehilangan seluruh berkas pribadinya akibat bencana di Pulau Sumatera. Menurutnya, banyak korban yang terdampak banjir melaporkan hilangnya KTP, KK, akta kelahiran, serta dokumen administrasi lain yang dibutuhkan untuk mengakses layanan publik. “Banyak warga kehilangan seluruh dokumennya. Dalam kondisi bencana seperti ini, pengurusan ulang seharusnya dipermudah dan dipercepat,” ujar Cindy Monica saat meninjau lokasi banjir dan longsor di Pasia Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Baca Juga: Penjarahan Minimarket di Lokasi Bencana Tanda Pemerintah Lambat! Dalam kunjungan yang dilakukan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya tersebut, ia memantau kondisi terkini serta memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II bersama Wamendagri turut menyusuri berbagai titik yang terdampak paling parah. Mulai dari rumah warga yang hanyut tersapu banjir, akses jalan yang terputus, hingga kawasan yang masih tertutup material longsor. Mereka juga berdialog langsung dengan warga serta relawan di posko pengungsian untuk mendengar kebutuhan mendesak para penyintas. Baca Juga: Respons Pemerintah dalam Tangani Bencana di Sumatera Dinilai Lambat  Cindy pun meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan layanan khusus, termasuk pembebasan biaya pengurusan, agar masyarakat dapat segera memperoleh kembali dokumen yang hilang dan melanjutkan aktivitas administratif pascabencana. “Saya meminta Kemendagri memberikan layanan khusus tanpa biaya agar masyarakat bisa segera mengurus dokumen mereka,” tegasnya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan DPR dan pemerintah pusat dalam memastikan bahwa penanganan bencana di Sumatera Barat berjalan optimal, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan warga terdampak.