Polda Riau Dorong Pembentukan Direktorat Khusus Perdagangan Orang

VOICEINDONESIA.CO, Batam – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengusulkan pembentukan Direktorat Pidana Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO) kepada Mabes Polri.

Usulan ini diajukan seiring tingginya angka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal melalui wilayah Kepulauan Riau.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mengatakan Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polda Kepri telah menyiapkan surat resmi permohonan pembentukan direktorat tersebut dan segera mengirimkannya ke Mabes Polri untuk dikaji.

“Dari Srena sudah membuat suratnya, tinggal dikirim ke Mabes Polri. Nanti di sana akan dikaji apakah perlu atau tidak pembentukan Direktorat PPA/PPO. Mudah-mudahan secepatnya kami mendapatkan jawaban,” kata Asep di Mapolda Kepri, Selasa (30/12/2025).

Asep mengungkapkan usulan ini juga mendapat perhatian dari Mabes Polri.

Ia mengaku telah dihubungi langsung oleh Direktur PPA/PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah terkait penanganan kasus perempuan, anak, dan TPPO di wilayah Kepri.

Menurut Asep, Kepri merupakan salah satu pintu keluar utama tenaga kerja ilegal, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih fokus dan terstruktur melalui direktorat khusus.

“Saya sudah ditelepon Direktur PPA Mabes Polri. Kami mengusulkan pembentukan direktorat PPA di Polda Kepri karena salah satu pintu keluar tenaga kerja ilegal itu ada di Kepri. Oleh karena itu, kami membutuhkan direktorat tersebut,” ujarnya.

Dalam penanganan perkara TPPO dan PMI ilegal, Polda Kepri selama ini bersinergi dengan BP3MI, Imigrasi, pemerintah daerah, serta jajaran Mabes Polri.

Bahkan, Direktur PPA/PPO Bareskrim Polri turut turun langsung ke Kepri untuk memperkuat pencegahan dan penegakan hukum.

“Kami tidak mentolerir kegiatan penyelundupan tenaga kerja ilegal melalui Batam. Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak menjadi fasilitator pengiriman tenaga kerja ilegal,” tegas Asep.

Selain penindakan, Polda Kepri juga menempuh langkah pencegahan dan preemtif.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Korea Selatan yang memberikan bantuan senilai Rp500 juta untuk program pelatihan masyarakat Kepri agar siap bekerja ke luar negeri secara legal.

“Bantuan Rp500 juta ini kami kerja samakan dengan Disnaker Kepri atau BLK untuk menyiapkan tenaga kerja terampil,” jelasnya.

Pelatihan tersebut mencakup keahlian seperti barista kopi dan welder (pengelasan), yang diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja legal di luar negeri.

Bantuan serupa juga diharapkan dapat berlanjut pada tahun mendatang.

Sepanjang 2025, Polda Kepri mencatat telah mengungkap 82 kasus TPPO dan PMI ilegal, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 68 kasus.

Dari pengungkapan tersebut, 277 korban berhasil diselamatkan dengan 113 tersangka diamankan.

Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 242 korban dan 101 tersangka.

Asep menegaskan, peningkatan pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan Polda Kepri dalam menekan TPPO dan pengiriman PMI ilegal, baik melalui penegakan hukum maupun upaya pencegahan. (af/ri)