Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas

TEMUAN SKANDAL dugaan manipulasi data paspor milik Misni di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Timur bukan sekadar tamparan keras bagi reformasi birokrasi, melainkan sebuah alarm darurat nasional.

Kasus ini membuka tabir betapa rapuhnya lini pertahanan dokumen negara yang dengan begitu mudah disabotase oleh jaringan mafia perdagangan orang. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak boleh lagi berdiam diri atau berlindung di balik dalih kelalaian administratif yang klise.

Direktur Jenderal Imigrasi harus segera mengambil komando tertinggi untuk melakukan tindakan tegas, terukur, dan tanpa kompromi terhadap setiap oknum pegawai yang terbukti menjadi "musuh dalam selimut." Logika hukum yang sehat mustahil menerima bahwa perubahan tahun lahir dari 1980 menjadi 1985 dalam akta autentik negara sekelas paspor terjadi akibat ketidaksengajaan.

Ini adalah sebuah desain hukum terstruktur yang melibatkan akses internal, otorisasi sistem, dan persekongkolan jahat antara calo pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dengan oknum petugas keimigrasian.

Hal yang jauh lebih mengerikan dan patut diwaspadai adalah kenyataan bahwa praktik lancung semacam ini sangat mungkin, bahkan hampir pasti, tengah terjadi di berbagai kantor imigrasi lain di seluruh pelosok Indonesia.

Modus operandi pengubahan profil usia dan identitas calon pekerja untuk memenuhi kuota pasar kerja ilegal di luar negeri merupakan pola usang yang terus direproduksi akibat lemahnya pengawasan internal. Jika di ibu kota saja sistem verifikasi dapat ditembus dengan begitu mudah, kita bisa membayangkan kerentanan yang terjadi di kantor-kantor imigrasi daerah terluar atau perbatasan.

Manipulasi identitas ini adalah kejahatan serius yang secara langsung melanggar Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemalsuan akta autentik yang diancam pidana penjara hingga delapan tahun. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara eksplisit mengancam siapapun yang memberikan data tidak benar demi memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia dengan sanksi pidana berat.

Oleh karena itu, Dirjen Imigrasi harus menggandeng aparat penegak hukum untuk menyeret oknum internal ke ranah pidana, bukan sekadar memutasi mereka ke pos lain.

Kejahatan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mengubah profil korban agar luput dari radar pengawasan perlindungan adalah taktik licik sindikat mafia yang menempatkan nyawa warga negara dalam risiko perbudakan modern.

Ketika oknum keimigrasian justru memfasilitasi taktik ini dengan melegitimasi dokumen palsu, mereka secara sadar bertindak sebagai bagian dari rantai pasok kejahatan luar biasa (extraordinary crime) perdagangan manusia.

Dampak dari pemalsuan dokumen ini sangat fatal bagi perlindungan PMI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Begitu identitas resmi diubah, negara secara otomatis kehilangan kemampuan konsuler untuk melakukan pemantauan, pelacakan, dan pembelaan hukum saat PMI menghadapi masalah di negara tujuan. Tindakan koruptif oknum imigrasi ini secara langsung telah memutus tali keselamatan yang seharusnya diulurkan oleh negara bagi warganya di luar negeri.

Sanksi disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus segera dijatuhkan tanpa menunggu proses peradilan yang berlarut-larut. Pemecatan secara tidak hormat adalah satu-satunya jawaban yang layak untuk mengembalikan marwah institusi yang telah dicoreng oleh oknum-oknum pengkhianat korps.

Sikap lunak atau kompromistis dari pimpinan keimigrasian hanya akan menyuburkan budaya impunitas dan memperpanjang rantai korban perdagangan manusia di masa mendatang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muji Mandiri Perkasa telah mengambil langkah tepat dengan menuntut transparansi total dan kejelasan kronologis atas terbitnya paspor atas nama Misni di Kanim Jakarta Timur.

Dirjen Imigrasi harus merespons desakan publik ini secara terbuka dengan melakukan audit forensik digital terhadap sistem informasi manajemen keimigrasian guna mengidentifikasi siapa saja pejabat yang membubuhkan verifikasi manual. Langkah ini penting untuk membuktikan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi benar-benar serius berbenah dari dalam.

Pada akhirnya, redaksi VOICEIndonesia.co menegaskan bahwa kedaulatan dokumen negara dan keselamatan rakyat tidak boleh digadaikan oleh rupiah hasil kongkalikong mafia.

Langkah tegas yang tanpa pandang bulu terhadap calo, sindikat, dan oknum petugas keimigrasian di seluruh Indonesia adalah harga mati yang wajib dipenuhi oleh Dirjen Imigrasi saat ini juga. Publik kini mengawal penuh komitmen kementerian untuk membersihkan institusi dari parasit birokrasi, demi tegaknya keadilan hukum dan perlindungan sejati bagi seluruh pekerja migran Indonesia.