VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin daerah menjadi kritik keras dari tokoh agama. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menilai banyak pejabat yang lupa bahwa jabatan adalah amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Dalam khotbahnya usai memimpin Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025), Kardinal Suharyo menyinggung realitas pahit yang terus berulang di negeri ini. Pejabat tinggi dari berbagai daerah silih berganti tersandung kasus hukum.
Pemimpin rohani Katolik tersebut menekankan perbedaan mendasar antara sikap menduduki jabatan dengan memangku jabatan. Ia menilai banyak pejabat yang lebih menikmati kenyamanan posisi ketimbang mengemban tanggung jawab untuk rakyat.
"Siapa pun yang berada di dalam posisi, katakanlah, jabatan-jabatan suatu lembaga, kalau dia diberi kesempatan untuk menjabat, harapannya tidak menduduki jabatan," jelasnya.
Suharyo mencontohkan kesalahan pola pikir yang kerap terjadi di kalangan pejabat. Ketika seseorang menduduki jabatan, kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi sangat besar dibanding mengabdi untuk kepentingan bersama.
"Beda, ketika saya menduduki jabatan itu, waktu saya menggunakan jabatan itu, kepentingan saya sendiri. Tetapi ketika saya memangku jabatan, beda, jabatan itu saya pangku untuk kebaikan bersama," tegasnya.
Baca Juga : Modus Tersangka Suap di Bekasi Jual Nama Pejabat Demi Menang Proyek
Kardinal berusia 77 tahun itu lantas mengaitkan fenomena ini dengan berita yang terus menghiasi media massa. Ia menyebut rentetan penangkapan pejabat daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bukti nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
"Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ini ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat," ujarnya.
Suharyo kembali mengulangi seruannya tentang perlunya pertobatan nasional seperti yang disampaikan saat kerusuhan Jakarta pada Agustus lalu. Ia menilai kondisi bangsa membutuhkan introspeksi menyeluruh dari semua pihak tanpa kecuali.
"Maka beberapa waktu yang lalu, ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional," katanya.
Di perayaan Natal tahun ini, tokoh agama tersebut mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada nilai-nilai luhur kemerdekaan. Pertobatan nasional yang dimaksud adalah upaya mengembalikan semangat Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Semua, mesti bertobat. Mengembalikan cita-cita kemerdekaan kita yang terumuskan dalam Pancasila, yang terumuskan di dalam Undang-Undang Pembukaan, Undang-Undang Dasar 45, itu pertobatan nasional," pungkasnya.
