Sosialisasi Program Sertifikasi Gratis untuk Pelaku UMKM Masih Minim

VOICEINDONESIA.CO, Bandung – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munif, menyoroti masih minimnya arus informasi yang diterima oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) terkait program sertifikasi gratis dari pemerintah. 

Hambatan sosialisasi ini dinilai menjadi batu sandungan utama yang mengganjal produk lokal untuk naik kelas dan meningkatkan daya saing pasar.

Kritik tersebut dilontarkan Hendry usai mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Menurut Hendry, pangkal masalah di lapangan bukanlah keengganan para pelaku usaha untuk berbenah, melainkan ketidaktahuan mereka akibat draf program yang tidak sampai ke tingkat akar rumput.

“Pertama masalah informasi. Saya sudah banyak menemukan di dapil saya, para UMKM dan IKM itu banyak sekali tidak memahami,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I tersebut.

Politisi dari Fraksi PKS ini membeberkan bahwa draf rantai informasi yang putus ini tidak hanya terjadi pada pengurusan SNI, melainkan juga pada program sertifikasi vital lainnya seperti sertifikasi halal gratis yang masa tenggatnya akan segera berakhir dalam waktu dekat. 

Padahal, seluruh fasilitas tersebut disediakan oleh negara dengan skema biaya nol rupiah. Kondisi serupa pun menimpa program stimulus SNI gratis. 

Akibat sosialisasi yang mandek, peluang emas bagi industri rumahan untuk memperbaiki mutu produk, memperluas ekspansi draf pasar, serta memperkuat proteksi diri dari hantaman dinamika kurs dolar dan tekanan gempuran produk impor menjadi sia-sia.

“Tadi juga kita mendengar ada program nol rupiah untuk SNI, tapi juga belum tersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu kami nanti punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan ini,” tegas Hendry.

Ia mengingatkan, percepatan perluasan draf sosialisasi ini bernilai sangat krusial mengingat sektor UMKM dan IKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang teruji paling tangguh saat Indonesia dihantam badai krisis global. 

Standardisasi harus dipandang sebagai instrumen kurasi yang strategis agar produk lokal mampu bersaing, bahkan menembus pasar ekspor dengan nilai tambah yang tinggi.

Menutup pernyataannya, Hendry mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk segera merombak draf strategi komunikasi publik mereka dengan memperluas jangkauan informasi dan mempercepat birokrasi layanan sertifikasi di daerah. 

Komisi VII menegaskan komitmennya melalui Panja SNI dan Panja Daya Saing Industri untuk terus mengawal penguatan ekonomi berbasis kemasyarakatan ini agar berjalan efektif dan berdampak nyata. (af)