Marak Penipuan Titik SPPG, BGN Gandeng Polri Tindak Tegas

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjalin koordinasi ketat dengan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri untuk memberantas maraknya kasus dugaan penipuan jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Langkah hukum ini diambil menyusul kian banyaknya laporan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi korban penipuan bermodus pencatutan program prioritas nasional tersebut.

Wakil Kepala BGN, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menegaskan bahwa intervensi kepolisian sangat dibutuhkan untuk melacak dan menindak tegas para oknum di tingkat basis yang nekat mencoreng marwah program pemenuhan gizi ini demi keuntungan pribadi.

“Semakin hari banyak informasi yang saya dapatkan tentang korban-korban oknum tersebut. Oleh karena itu, saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya banyak berkomunikasi dengan polres jajaran,” ujar Sony di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Sony membeberkan, salah satu klaster kasus terbesar saat ini tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat, di mana total kerugian para korban ditaksir menembus angka Rp1,9 miliar. 

Dalam draf perkara di Jawa Barat tersebut, tercatat sedikitnya ada 21 orang yang menjadi korban dengan rata-rata nominal kerugian mencapai Rp100 juta per orang.

Mirisnya, draf aksi penipuan ini juga dilaporkan telah merembet ke wilayah penyangga ibu kota. 

Di Kabupaten Bekasi, seorang perempuan yang bermukim di Perumahan Pondok Permata, Kecamatan Babelan, kini tengah dibidik aparat lantaran diduga mengelabui sejumlah warga hingga menyetor uang puluhan juta rupiah. 

Modus operandi pelaku adalah mengiming-imingi korban slot kemitraan pembukaan dapur SPPG dengan janji keuntungan yang melipat ganda.

Merespons fenomena tersebut, Kepala Satgas MBG Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyatakan komitmen penuh korps bhayangkara untuk mendukung penegakan hukum secara progresif. 

Jenderal polisi bintang dua tersebut memastikan sejumlah Kepolisian Daerah (Polda) telah bergerak aktif memproses laporan pengaduan dari masyarakat.

Polri mengimbau keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkan ke Polres atau Polda terdekat apabila mengendus adanya aktivitas mencurigakan, draf pungutan liar, ataupun tawaran jual-beli lapak dapur SPPG. 

Otoritas menegaskan bahwa seluruh proses penentuan titik pelayanan gizi dikendalikan penuh oleh negara secara transparan dan bebas dari biaya komersial. (af)