VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.
Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian rapat intensif di Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kenaikan tersebut mencapai 6,17 persen atau bertambah sebesar Rp333.115 dibandingkan UMP tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp5.396.761.
Penetapan angka ini diklaim telah melampaui angka inflasi yang terjadi di wilayah Jakarta.
“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 menjadi sebesar Rp5.729.876,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (24/12/2025).
Pramono menjelaskan bahwa perhitungan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan rentang variabel alfa antara 0,5 hingga 0,9 sebagai dasar perhitungan kenaikan upah.
“Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu, UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” terang Pramono.
Regulasi mengenai pengupahan ini sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup rumus kenaikan upah minimum tingkat provinsi hingga sektoral kabupaten/kota.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebutkan bahwa Presiden mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak, khususnya serikat buruh, dalam menentukan formula tersebut.
“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9,” jelas Yassierli. (af/ri)
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Imigrasi
