
KKP gagalkan penyelundupan 6,44 juta ekor BBL senilai Rp 849 miliar
VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan telah menggagalkan aksi penyelundupan 6,44 juta ekor Benih Bening Lobster (BBL) dengan nilai ekonomi mencapai Rp849 miliar sepanjang 2024.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, dalam perkembangan terbaru KKP berhasil menggagalkan 44 kasus penyelundupan BBL sepanjang tahun 2024 yang berada 16 lokasi berbeda.
"Sepanjang tahun 2024, kinerja pengawasan penyeludupan BBL berhasil menggagalkan sepanjang 44 kali di 16 lokasi dengan jumlah BBL yang terselamatkan 6,44 juta BBL yang kami lepasliarkan atau senilai dengan Rp849 miliar," ujar Pung atau yang akrab disapa Ipunk dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV di Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Ipunk menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan KKP ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia, terutama dalam hal mencegah penyelundupan yang merugikan negara.
Baca Juga : KKP gagalkan aksi penyelundupan manusia dari kapal ikan di Sumut
Untuk memastikan keberhasilan operasi ini, KKP bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, antara lain TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian RI (Polri), Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, PSDKP juga melaksanakan operasi mandiri yang mengandalkan armada kapal pengawas dan pesawat patroli untuk memantau kegiatan ilegal di laut.
Ipunk membeberkan, salah satu operasi mandiri yang baru-baru ini dilaksanakan di Lampung berhasil mengungkap dan menggagalkan upaya penyelundupan BBL. Saat ini, pihak berwenang masih mengejar pelaku utama yang terlibat dalam jaringan penyelundupan ini.
Saat ini pelaku utama masih kami kejar, terutama otak pelakunya. Namun kami tegaskan di sini, kita kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam hal ini. Jadi dari pelaku tersebut, kita gali, nama-nama itu muncul dan nama-nama itu lah yang kami sampaikan ke PPATK nanti sampai kepada paling pucuknya siapa di situ," jelasnya.
Lebih lanjut, Ipunk menegaskan bahwa KKP tidak akan berhenti pada operasi-operasi yang telah dilakukan. Mereka akan terus memperkuat pengawasan di lapangan serta mengoptimalkan teknologi telekomunikasi untuk mendeteksi dan mencegah penyelundupan lebih lanjut. *
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga




Persoalan Geopolitik Makin Kompleks, Industri Maritim Nasional Wajib Diperkuat
7 Juli 2026 pukul 21.13
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.
