VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komunitas internasional dan negara-negara dunia masih bergeming karena tidak bisa mengambil tindakan kongkrit atas kekejaman Israel yang memblokade bantuan untuk masyarakat Palestina di Gaza.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada Senin (12/5) mengeluarkan peringatan keras bahwa wilayah Gaza terancam kelaparan parah, runtuhnya sektor pertanian, serta potensi merebaknya wabah penyakit mematikan jika akses bantuan kemanusiaan tidak segera dibuka dan blokade tidak dicabut.
Dalam laporan terbaru dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC), yang menyatakan bahwa seluruh penduduk Gaza atau sekitar 2,1 juta jiwa berada dalam “risiko kritis kelaparan”.
Pada periode 1 April hingga 10 Mei mencatat 93 persen penduduk Gaza, atau sekitar 1,95 juta orang, berada dalam fase IPC 3 atau lebih tinggi, yang berarti masuk kategori “krisis atau lebih buruk.” Dari jumlah tersebut, 244.000 orang berada di Fase 5 (bencana), dan 925.000 lainnya di Fase 4 (darurat).
Direktur Jendral FAO, Qu Dongyu, menegaskan Komunitas internasional harus bertindak sekarang. Pemulihan segera akses terhadap pasokan kemanusiaan dan komersial secara besar-besaran sangat krusial.
“Setiap penundaan hanya akan memperdalam kelaparan dan mempercepat kematian massal akibat kelaparan,” kata Qu dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Sektor pertanian di Gaza juga hampir dipastikan hancur. Padahal sekitar 42 persen wilayah Gaza dimanfaatkan untuk pertanian. Analisis bersama FAO dan Pusat Satelit PBB (UNOSAT) menunjukkan bahwa 75 persen lahan pertanian dan kebun telah rusak atau hancur, sementara lebih dari dua pertiga dari 1.531 sumur pertanian tidak lagi berfungsi.
TIdak hanya pertanian, sektor peternakan juga porak poranda yang membuat tidak adanya produksi bahan makanan dari sektor peternakan.
Sejak 2 Maret, Israel terus menutup jalur masuk ke Gaza untuk bantuan makanan, medis, dan kemanusiaan. Penutupan ini memperparah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama, menurut laporan dari pemerintah, lembaga hak asasi manusia, dan organisasi internasional.*
