71 PMI Dideportasi dari Malaysia, 9 Diantaranya Anak-Anak

VOICEINDONESIA.CO, Sanggau – Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat memfasilitasi pemulangan 71 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala yang dideportasi dari Depot Imigresen Semuja, Malaysia, melalui PLBN Entikong, Kamis (12/2/2026).

Mayoritas pekerja tersebut dipulangkan akibat masalah dokumen, yakni tidak memiliki paspor sebanyak 29 orang, serta tidak memiliki izin kerja resmi sebanyak 42 orang.

Dari total 71 orang yang dipulangkan, terdapat 33 laki-laki dan 38 perempuan yang sebelumnya bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, hingga jasa.

Baca Juga: DPR: Mafia Merajalela Jadi Penyebab Emas Antam Langka 

Rombongan ini juga membawa sembilan anak-anak, yang memicu keprihatinan mendalam dari pihak otoritas terkait kerentanan kelompok tersebut di luar negeri.

"Terdapat sembilan anak yang ikut serta. Anak-anak adalah kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Kami berharap ke depan tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa dokumen resmi karena dampaknya sangat merugikan," ujar Kepala BP3MI Kalimantan Barat, Kombes Pol. Ahmad Fadlin.

Berdasarkan data kedaerahan, PMI asal Kalimantan Barat mendominasi dengan 37 orang, disusul Jawa Timur (16 orang), Sulawesi Selatan (7 orang), serta beberapa provinsi lain seperti NTB, NTT, hingga DKI Jakarta.

Baca Juga: BGN Ancam Stop Operasional SPPG Tanpa Tempat Istirahat Pegawai 

Setibanya di perbatasan, petugas langsung melakukan verifikasi dokumen, pendataan, serta memberikan pemeriksaan kesehatan awal.

Terkait proses pemulangan ke daerah asal, sebanyak 50 orang memilih pulang secara mandiri.

Sementara itu, 21 orang lainnya termasuk seorang bayi harus difasilitasi menuju Rumah Ramah BP3MI di Pontianak untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut sebelum diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing.

Operasi pemulangan ini merupakan hasil sinergi antara KJRI Kuching, BP3MI, serta unsur Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQS) di PLBN Entikong.

Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk mengikuti prosedur migrasi yang legal demi menjamin keamanan dan hak-hak perlindungan selama bekerja di luar negeri. (af/hi)