Kampus Vokasi Bakal Menjelma Jadi "Pabrik" Pekerja Migran

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah mengambil langkah kontroversial dengan mengubah fungsi perguruan tinggi vokasi. Kampus-kampus ini akan difokuskan untuk mencetak pekerja migran siap ekspor ke luar negeri, bukan lagi sekadar lembaga pendidikan tinggi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengakui adanya kesenjangan besar antara output pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Kolaborasi dengan Kemdiktisaintek ini menjadi solusi pemerintah untuk menjawab permintaan tenaga kerja terampil dari berbagai negara. "Prinsipnya, negara akan menyiapkan sumber daya manusia ini. Mau digunakan ke mana? Tergantung kepada masyarakat itu sendiri," ungkap Mukhtarudin, Rabu (24/12/2025). Skema baru ini akan memetakan kebutuhan spesifik negara tujuan, mulai dari jenis keterampilan hingga kemampuan bahasa. Kemdiktisaintek bekerja sama dengan Kementerian P2MI untuk mendapatkan data permintaan pasar kerja global secara real-time. Kurikulum kampus vokasi kemudian disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan sejumlah perguruan tinggi akan menjalankan program khusus ini. Setiap kampus akan memiliki spesialisasi berbeda sesuai negara tujuan dan kualifikasi yang diminta. Pelatihan bahasa asing diberikan di tahap akhir sebelum mahasiswa lulus. Baca Juga : 300 Kasus Penipuan PMI Terjadi Hingga Desember 2025 Sertifikasi kompetensi internasional akan menjadi syarat kelulusan dalam program ini. Lulusan yang telah memiliki sertifikat dan kemampuan bahasa memadai akan langsung diserahkan datanya kepada Kementerian P2MI untuk proses penempatan kerja di luar negeri. "Ini proyek strategis, yang kita bangun adalah ekosistem penyiapan SDM unggul," tegas Brian. Brian menyebut program ini sebagai upaya membangun ekosistem penyiapan SDM agar pekerja migran Indonesia bisa bersaing sejajar dengan tenaga kerja dari negara lain. Pemerintah menargetkan sistem ini menghasilkan pekerja terampil berkualitas tinggi, bukan lagi pekerja informal dengan keterampilan minim. Mukhtarudin menekankan meskipun pemerintah memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dalam negeri, peluang kerja di luar negeri yang terbuka lebar tidak boleh diabaikan. Pilihan bekerja di mana pun tetap menjadi hak masyarakat setelah pemerintah menyiapkan kualifikasi mereka. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menguji Keseriusan Negara: Segera Sahkan Perubahan Ketiga UU PMI dan Ratifikasi ILO C188!