KDEI Taipei luncurkan dua sistem baru layanan ketenagakerjaan bagi PMI

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - KDEI Taipei meluncurkan dua sistem baru dalam pelayanan ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, yaitu sistem Endorsement v3.0 dan Sistem Informasi Pendataan Kontrak (SIPKON) v2.0.

Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa transformasi digital melalui dua sistem ini bertujuan untuk memberdayakan PMI dan pemberi kerja dengan proses layanan yang lebih cepat dan mudah. Kedua sistem ini memastikan semua tarif yang dikeluarkan PMI sesuai kebijakan yang berlaku dan hak-hak PMI terlindungi.

"Kami berkomitmen memberikan layanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi semua pihak. Sistem ini menghilangkan peluang bagi mitra usaha penempatan PMI untuk membebankan biaya tambahan yang tidak wajar dalam proses perpanjangan kontrak kerja dan memastikan hak- hak PMI terlindungi dengan baik," ujar Arif.

Baca Juga : KDEI Taipei usul proteksi tambahan pasca marak PMI meninggal

Kedua sistem baru ini diluncurkan berbarengan dengan kegiatan sosialisasinya di Exhibition Hall KDEI Taipei, Kamis. Sosialisasi dihadiri lebih dari 150 mitra usaha penempatan PMI di Taiwan.

Arif menegaskan bahwa mitra usaha penempatan PMI mengenakan tarif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian ia juga menambahkan bahwa KDEI Taipei sedang mempersiapkan mekanisme sanksi bagi mitra usaha penempatan PMI yang melanggar peraturan tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa mitra usaha penempatan PMI yang bekerja sama dengan kami adalah mereka yang benar-benar mematuhi standar etika dan profesionalisme. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan PMI terhadap layanan KDEI dan mitra usaha penempatan PMI yang bersangkutan," katanya.

Sistem Endorsement v3.0 dan SIPKON v2.0 menjamin transparansi transaksi dan efisiensi pengurusan verifikasi dokumen dalam bentuk digital bagi PMI. Pengurusan verifikasi dokumen dapat dilakukan di gerai-gerai swalayan terdekat. Sistem layanan baru ini akan meningkatkan layanan administrasi dan memastikan bahwa hak-hak PMI terlindungi dengan baik. *