KemenP2MI Tegaskan Empat Komponen Utama yang Jadi Standar Lembaga Vokasi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) melalui Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Parameter Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Direktur Jenderal P3KLN Dwi Setiawan menyampaikan, KemenP2MI terus mempersiapkan pekerja migran Indonesia yang profesional dan berdaya saing global. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan lembaga vokasi yang memenuhi parameter standar nasional maupun internasional. Baca Juga: Sempat Ditahan 5 Bulan, Mahasiswa Pendemo Hari Buruh Bakal Dibebaskan “Empat komponen utama menjadi fokus penguatan, yaitu kurikulum, instruktur, sarana-prasarana, dan sertifikasi. Keempat unsur ini merupakan tolok ukur kesiapan lembaga dalam mencetak calon pekerja migran yang kompeten, tersertifikasi, dan siap bersaing di pasar kerja global,” ujar Dwi. Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam merumuskan parameter nasional kelembagaan vokasi yang selaras dengan standar kompetensi kerja internasional. “Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan BNSP menjadi kunci keberhasilan implementasi parameter kelembagaan vokasi. Sinergi ini akan memperkuat ekosistem penyiapan pekerja migran yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan sehingga pekerja migran kita mampu bersaing secara bermartabat di tingkat global,” tegasnya. Baca Juga: Pemerintah Siapkan Papua Barat Kerja di Luar Negeri Sementara itu, Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Abri Danar Prabawa, menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan dari badan menjadi kementerian membawa fungsi yang lebih strategis dalam memperkuat pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran. “Transformasi ini menjadikan kami memiliki fungsi baru yang menekankan kerja sama lintas sektor. Saat ini terdapat 12 kementerian yang telah kami libatkan dalam kolaborasi untuk membangun sistem vokasi pekerja migran Indonesia,” kata Abri. Abri menilai, Indonesia masih belum memiliki sistem vokasi pekerja migran yang terstandar secara menyeluruh. Karena itu, penyusunan parameter kelembagaan menjadi langkah awal penting dalam memperkuat arah pengembangan lembaga vokasi. Ia juga menyoroti meningkatnya permintaan tenaga kerja Indonesia di berbagai negara yang membuka peluang besar bagi calon pekerja migran (CPMI). Namun demikian, kompetensi dan kesiapan mental menjadi faktor utama agar pekerja migran Indonesia mampu bersaing di pasar global secara bermartabat. “Kita berharap pekerja migran ke depan adalah tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan memiliki etos kerja kuat sesuai arahan Presiden agar perlindungan pekerja migran dilakukan secara optimal dan menyeluruh,” ujarnya.