
Ketum ASPATAKI : Kewenangan Kepala BP2MI di Amputasi DPR RI

VOICEINDONESIA.CO,Jakarta - Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Masud mereapon pemberitaan soal Cost Structure (CS) bagi CPMI Taiwan,berpotensi menjadi Pasar Bebas.
"Kalau dikaitkan dengan hasil RDP kan tidak boleh lagi mengatur masalah angka-angka dalam cost structure (cs),tapi KSP karena tidak ada cs sehingga penempatan Taiwan informal gak bisa berjalan," kata Saiful kepada Jurnalis VOICEIndonesia.co Rabu (6/7/2022)
"Kalo CS gak ada angka-angkanya berarti pasar bebas. Biaya penempatan jadi liar,tambah Saiful
Saiful mengatakan,bahwa hasil Rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu (8/06/2022).ia mepertanyakan pasal yang mana dimaksud rekemendasi hasil RDP bahwa kepala BP2MI tidak Boleh mengatur cost structure (cs).
"Kalo rekomendasi RDP kepala BP2MI tidak boleh mengatur CS kemudian di statemen cs sesuai UU No.18/2017, pasal mana yg dimaksudkan?," tanya Saiful
Lanjut Saiful,bahwa kewenangan Kepala BP2MI telah di Amputasi oleh hasil RDP bersama Komisi IX DPR RI .
"Kalau pasal 30 ayat (1) kan jelas zero cost, kalau pasal 30 ayat (2) kan kewenangan Ka Badan telah diamputasi oleh RDP," papar Saiful.(red)
Pilihan Redaksi
NasionalAnggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



