
Menaker: Dialog Sosial Kunci Redam Gejolak Hubungan Industrial

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi semua pihak.
"Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal ini dapat meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja.
"Salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing. Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan selalu harmonis dan dinamis," ujar Indah Anggoro Putri.
Sebagai keynote speaker, Kemnaker mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota, agar selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini. Salah satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya.
Selama ini, Kemnaker bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin 'kemitraan strategis' dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'. "Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar Indah Anggoro Putri.
Pemerintah lanjut Indah Anggoro Putri, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik. (*)
Pilihan Redaksi
NasionalAnggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

Bahlil: Blok Masela Serap 12 Ribu Tenaga Kerja, Prioritaskan Putra Daerah Maluku
Ketenagakerjaan

Dua Pelaut India Tewas di Selat Hormuz, New Delhi Larang Kapalnya Lewati Selat
Internasional

Produsen Kosmetik Ilegal di Kota Malang dan Kediri Digerebek
Daerah

Jersey Pramusim 2026 persembahan untuk legenda Persebaya Eri Irianto
Olahraga

Anggaran Penanganan Korban di Komnas Perempuan Jadi Sorotan
Nasional
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



