VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, memberikan perhatian khusus terhadap kendala pengurusan visa yang menghambat keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Masalah administrasi ini dinilai berisiko menghilangkan peluang kerja internasional, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki tenggat waktu ketat.
Dalam pertemuan dengan perwakilan agensi tenaga kerja asal Rumania, Opus Recruitment SRL, di Jakarta, Senin (9/2/2026), Christina mengakui bahwa proses visa di beberapa negara tujuan masih dilakukan secara manual.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Dampingi Empat Anak Korban TPPO
Hal ini memicu antrean panjang dan keterlambatan keberangkatan, padahal banyak permintaan kerja bersifat musiman (seasonal) yang tidak bisa ditunda.
"Kami mendengarkan langsung kendala visa ini, terutama ketika jumlah pekerja yang diproses cukup besar. Jika prosesnya terlalu lama, peluang kerja bisa terlewat karena penempatan seringkali dibatasi tenggat waktu," ujar Christina di Kantor Kementerian P2MI.
Salah satu fokus bahasan adalah penempatan di Bulgaria, di mana sektor hospitality memerlukan pekerja tiba pada awal April saat musim wisata dimulai.
Selain Bulgaria, pertemuan tersebut juga memetakan peluang besar di Malta dan Siprus.
Baca Juga: Kemenkes Minta Rp15 Miliar untuk Reaktivasi PBI
Christina menegaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti India atau Bangladesh, terutama berkat kualitas tenaga kerja asal Bali yang sudah teruji dalam ekosistem pariwisata kelas dunia.
Kementerian P2MI berkomitmen untuk menindaklanjuti kendala administratif ini dengan menjalin koordinasi lebih erat bersama mitra luar negeri.
Tujuannya adalah menciptakan sistem penempatan yang lebih efisien tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian dan pelindungan bagi para pekerja.
"Kami ingin memastikan proses penempatan berjalan lebih cepat namun tetap prosedural. Masukan dari mitra agensi luar negeri sangat penting bagi kami untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh," pungkas politisi Partai Golkar tersebut. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Berhenti Memanjakan “Scammer”, Saatnya Indonesia Meniru Ketegasan Korea Selatan
Baca Berita Lainnya di Google News
